Ketua DPP Apkomindo Gugat Pengacara Otto Hasibuan Rp110 Miliar

Ketua Apkomindo Gugat Pengacara Otto Hasibuan

BERITA JAKARTA – Ketua Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (Akomindo), Soegiharto Santoso, akhirnya menggugat balik pihak-pihak yang selama ini dianggap merugikan pribadi maupun organisasi Apkomindo yang dipimpinnya.

Tak luput pengacara kondang Otto Hasibuan ikut digugat sebagai tergugat tiga dengan nilai gugatan sebesar Rp110 miliar rupiah. Otto Hasibuan digugat bersama dengan tergugat lainnya yakni, Rudy Dermawan Muladi sebagai tergugat satu dan Faaz Ismail sebagai tergugat dua.

Gugatan itu resmi didaftarkan Hoky, sapaan Soegiharto Santoso di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, dengan perkara No. 258/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, Selasa (17/5/2022).

Dalam gugatannya, Hoky menyebutkan, bahwa pihaknya memiliki 3 buah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham RI) yang menunjukkan DPP Apkomindo yang dipimpinnya adalah merupakan satu-satunya DPP Apkomindo yang sah diakui Pemerintah Indonesia.

“Artinya, DPP Apkomindo berhak serta berwenang untuk menjalankan roda organisasi Apkomindo dalam setiap kegiatannya sesuai AD ART Apkomindo,” tegas Hoky, Selasa (7/6/2022).

Namun, sambung Hoky, dengan cara menggunakan law as a tool of crime atau hukum sebagai alat kejahatan, para tergugat secara bersama-sama atau sendiri-sendiri terpisah dalam sejumlah perkara berbeda, mengganggu roda organisasi Apkomindo.

“Dengan melakukan gugatan perdata di berbagai Pengadilan Negeri menggunakan data dan keterangan yang diduga palsu. Bahkan saya pernah dikriminalisasi terkait perkara Apkomindo dan sempat ditahan selama 43 hari di Rutan Bantul,” ungkapnya.

Akibat perbuatan para tergugat, baik secara bersama-sama dan secara terpisah dalam perkara yang berbeda, telah menyebabkan Hoky harus menghadapi 4 laporan polisi (LP) perkara pidana dan 20 perkara perdata selama delapan tahun tak ada hentinya.

Dari seluruh perkara ini, lanjut Hoky, pria lulusan sarjana eletkronika bergelar insinyur ini akhirnya kuliah hukum lagi di STIH Iblam yang saat ini masih tingkat semester 4, sehingga sejak kuliah 2 tahun yang lalu, dirinya tidak lagi menggunakan jasa pengacara. Semua perkara dihadapi seorang diri.

Hoky juga membeberkan, inti dari gugatannya ini berdasarkan bukti fakta persidangan dan dokumen yang berasal dari para tergugat sendiri yang memberikan keterangan yang diduga palsu pada akta otentik berkas perkara di persidangan.

Dikatakan pula, dalam dua perkara berbeda, tapi objek yang sama terkait kepengurusan hasil Munaslub Apkomindo tertanggal 02 Februari 2015, terdapat dua keterangan berbeda, terkait Ketua Umum Apkomindo terpilih pada Musyawarah Nasional Luar Biasa tahun 2015 versi pihak tergugat.

“Pada dua perkara di Pengadilan Negeri yang berbeda itu, kantor pengacara Otto Hasibuan membuat dan memberikan data dan keterangan yang berbeda dalam dua berkas gugatannya,” ungkapnya lagi.

Dalam gugatannya, Hoky menguraikan, para tergugat telah memberikan keterangan yang tidak sesuai fakta yang sebenarnya dalam perkara Nomor: 633/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel dimana dalam perkara itu tergugat satu Rudy Darmawan Muliadi dan tergugat dua Faaz Ismail adalah selaku pihak penggugat dan tergugat tiga Otto Hasibuan adalah selaku kuasa hukum penggugat.

Dalam amar putusan perkara Nomor: 633/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel, Majelis Hakim menyatakan, Rudy Dermawan Muliadi dan Faaz Ismail masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Apkomindo masa bakti 2015-2020 berdasarkan keputusan Munaslub tanggal 02 Februari 2015.

Padahal, berdasarkan fakta Akta Notaris Anne Djoenardi No. 55 tanggal 24 Juni 2015 tentang Perubahan Anggaran Dasar Apkomindo disebutkan yang terpilih dalam Munaslub Apkomindo tanggal 2 Februari 2015 tersebut adalah, Rudi Rusdiah sebagai Ketua Umum dan Rudy Dermawan Muliadi (tergugat satu) selaku Sekretaris Jenderal.

Menurut Hoky, Otto Hasibuan selaku tergugat tiga, dalam perkara  Nomor : 218/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. di PN Jakarta Pusat justrru secara sadar dan yakin menerangkan bahwa Rudi Rusdiah lah merupakan Ketua Umum yang terpilih dan Rudy Dermawan Muliadi sebagai Sekretaris Jenderal terpilih pada Munaslub tanggal 02 Februari 2015.

Ini tentunya sangat kontradiktif dengan keterangan dalam berkas gugatan perkara Nomor: 633/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

“Otto Hasibuan sendiri yang membuat pendapat hukumnya pada dua perkara berbeda dengan data Ketua Umum dan Sekjen yang berbeda. Pantas aja tiga kali saya menyurat meminta klarifikasi tapi tidak berani dijawab Otto Hasibuan,” urainya.

Dua keterangan berbeda dalam berkas perkara berbeda dan ditanda-tangani sendiri oleh pengacara Otto Hasibuan dan kedua tergugat inilah yang menjadi dasar gugatannya. Ini jelas merupakan bukti perbuatan melawan hukum dan menjadikan law as a tool of crime atau hukum sebagai alat kejahatan.

“Selama delapan tahun saya dan organisasi Apkomindo yang saya pimpin diobok-obok dan marwah Pengadilan dimainkan dengan gugatan sana-sini, bahkan ada yang dimenangkan dengan data diduga palsu. Semua ini harus saya bongkar dan lawan. Biar Majelis Hakim juga sadar bahwa hukum sudah dipermainkan,” pungkasnya.

Hoky juga menuturkan, pihaknya berharap kebenaran akan terungkap. Pidana dugaan pemalsuan data dan keterangan pada akta otentik sudah dilaporkan pihaknya ke Kepolisian dan saat ini masih sedang dalam proses di Polres Jakarta Selatan.

Termasuk, laporan palsu di Bareskrim Polri yang menjadikan Hoky sempat ditahan selama 43 hari juga tengah di proses di Bareskrim Polri. Selain dari itu, ternyata ada laporan polisi Hoky sejak tanggal 05 Oktober 2018 di Polda Metro Jaya yang jalan ditempat. (Dewi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *