AKMI Desak Pemerintah Kota Bekasi Segel PT. BMC

Foto Ilustrasi

BERITA BEKASI – Aksi Kesatuan Mahasiswa Bekasi (AKMI) mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat, menyeggel PT. Braja Mukti Cakra (BMC) yang beralamat di Harapan Jaya, Kota Bekasi yang disinyalir tidak sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan tidak sesuai dengan Site Plane dan tidak adanya Amdal dari Lingkungan hidup.

Kepada Matafakta.com, Koordinator AKMI, Aji mengatakan, berdasarkan kajian dan fakta dilapangan PT. BMC menuai berbagai macam masalah yang melingkupi izin Ruang Tata Kota. Salah satunya, kajian Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).

“Ruang Tata Kota sesuai PP Nomor 21 Tahun 2021, kesesuaian pemanfaatan ruang dan persetujuan lingkungan mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,” tegasnya, Senin (30/5/2022).

Selain itu, lanjut Aji, keberadaan PT. BMC di Harapan Jaya Kota Bekasi, tidak membawa harapan baru atau terbukanya lapangan pekerjaan bagi warga atau masyarakat setempat sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 18 Tahun 2011 yang memproritaskan yang ber KTP Kota Bekasi.

“Dalam Perda itu, Pasal 11 ayat (1) prioritas yang KTP Kota Bekasi dan ayat (2), sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan memperioritaskan pada warga yang berdomisili di sekitar perusahaan sekurang kurangnya 60 persen dari tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan,” jelasnya.

Bukan hanya itu, tambah Aji, warga setempat juga tidak pernah merasakan adanya Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan sebagai tanggung jawab secara sosial kepada pemangku kepentingan dan masyarakat sebagai bentuk perhatian dalam meningkatkan kesejahteraan serta berdampak positif bagi lingkungan.

“Dengan ini, kami dari AKMI menyatakan sikap, segera tutup PT. BMC jika yang menjadi dugaan kami memang benar bahwa PT. BMC tersebut, tidak mengantongi izin pembangunan seperti Amdal,” ulasnya.

Kedua, tambah Aji, pihaknya meminta kepada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi untuk segera menyidak dan melakukan sanksi sesuai aturan yang berlaku karena sudah merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi dari sektor perizinan.

“Terakhir ke-tiga, kami meminta kepada penegak hukum untuk mengusut tuntas oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab yang merugikan masyarakat Kota Bekasi. Kami tunggu gerakan dari Dinas terkait,” pungkasnya. (Edo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *