Polemik Tanah Wakaf, Pakar Hukum: Harusnya Atas Nama Desa, Bukan Kepala Desa

Pakar Hukum: Abdul Fickar Hadjar

BERITA BEKASI – Pakar Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengatakan, seharusnya wakaf tanah itu tidak diatasnamakan pribadi Kepala Desa, karena Kepala Desa bukan subjek hukum guna menghindari indikator penyelewengan.

Hal itu, dikatakan Fickar menanggapi polemik lahan wakaf yang terjadi di Desa Lambang Sari, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat baru-baru ini.

“Harusnya wakaf itu tidak diatasnamakan pribadi Kepala Desa, jadi seolah-olah milik pribadi, langsung aja kepada Desa,” terang Fickar menanggapi, Sabtu (28/5/2022).

Dikatakan Fickar, berdasarkan Undang-Undang (UU) Pemerintahan Daerah, Desa adalah Badan Hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, sehingga langsung saja dinamakan Desa, bukan nama pribadi Kepala Desa.

“UU tentang Penerintahan Daerah, Desa adalah subjek hukum mandiri. Artinya Desa bisa mempunyai hak dan kewajiban. Jadi subjek hukum itu Desa, bukan Kepala Desa,” tandasnya.

Sementara itu, Penulis Buku Wakaf Agraria Mohammad Shohibuddin dalam diskusi “Buku Wakaf Agraria” mengatakan, Negara tidak bisa menjadi Wakif secara langsung, tapi Pemerintah bisa memberikan hak atas tanah, baik Lembaga maupun Perorangan.

Shohib juga mengatakan, bahwa Negara tidak memiliki tanah berlandaskan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, hubungan Negara dengan tanah adalah ‘menguasai’. Artinya, Negara bukan pemilik tanah alias super-tuan tanah.

“Namun, ada mekanisme lain Negara dalam memberikan tanah wakaf caranya bisa dengan memberikan hak tanah kepada Badan Wakaf Indonesia melalui mekanisme pemberian HGU untuk kepentingan wakaf agrarian,” tulisnya.

Sebelumnya, asset makam bekas perkebunan PT. Cibitung yang berlokasi di RT003/RW001, Buaran, Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan itu, menuai polemik. Pasalnya, sertifikat alas hak tanah makam “Jati Adnan” menjadi atas nama pribadi Kepala Desa (Kades) Lambang Sari, Pipit Haryanti.

Menurut Pipit selaku Kades, hal itu dilakukan sebagai dasar untuk ditingkatkan menjadi akta wakaf. Wakif sebagai yang mewakafkan dan Nazir atau Pengelola sekarang sifatnya hanya sementara. Rapat berikutnya atau yang akan datang baru menentukan kembali Nazir-nya sesuai yang ditetapkan bersama.

“Nama pribadi itu hanya sebagai dasar untuk ditingkatkan menjadi akta wakaf. Wakif-nya atas nama saya sebagai Kepala Desa, Nazirnya sebagai Pemerintah Desa,” pungkas Pipit dalam klarifikasinya yang digelar di Balai Desa Lambang Sari. (Hasrul)

 

Sumber: Beritaekspres.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *