Oknum Bank DKI Keruk Keuangan Negara dengan Dokumen Palsu

Suasana Persidangan

BERITA JAKARTA – Setiap aksi kejahatan pasti dilatar belakangi dengan motif ekonomi. Hal inilah yang terjadi dalam kasus dugaan korupsi Kredit Kepemilikan Apartemen (KPA) yang konon merugikan keuangan negara sebesar Rp39 miliar di PT. Broadbiz Asia (BA) dengan Kantor Bank DKI Cabang Pembantu (Capem) Muara Angke dan Kantor Capem Permata Hijau.

Diduga aktornya adalah terdakwa M. Taufik mantan pimpinan Bank DKI Capem Muara Angke dan terdakwa Joko Pranoto mantan pimpinan Capem Permata Hijau serta terdakwa Roby Irwanto eks Dirut PT. BA.

Terungkapnya “tipu-tipu” dengan modus penjualan unit Apartemen Paragon Square Tangerang itu setelah tujuh orang saksi korban memberikan keterangannya dihadapan Ketua Majelis Hakim Rianto Adam dalam perkara dugaan korupsi Kredit Kepemilikan Apartemen (KPA) sebesar Rp39 miliar.

Ketujuh saksi itu adalah Yuliato, Fransiska Adelina Marlis, Bambang Rudiono, Andi Trisasangka, Suprihati, Tony Kuswara dan Nur Laila. Dalam kesaksian mereka menyebut awalnya permasalahan timbul setelah membeli unit Apartemen Paragon Square dibilangan Tangerang.

Menurut keterangan saksi fakta Nur Laila, dirinya membeli Apartemen tipe one bad room seharga Rp466 juta secara tunai bertahap sebesar Rp7,6 juta perbulan. Pembayaran dia lakukan via transfer ke PT. BA.

Meski telah lunas pembayaran namun unit Apartemen belum bisa digunakan karena listrik belum terpasang sejak 2017. “Saya sudah lunas pembayarannya pak Hakim, tapi unit belum bisa dipergunakan karena tidak ada listriknya,” aku Nur Laila, Rabu (25/5/2022).

Hal serupa juga diungkapkan saksi Tony Kuswara dihadapan ketua Majelis Hakim Rianto Adam. Dia pun membeli unit Apartemen tipe studio dengan angsuran perbulan sebesar Rp7 juta selama 60 bulan.

“Saya ini kan desain interior. Saya minta layout unit kepada manajemen PT. BA baik melalui surat maupun lisan, tapi belum juga diberikan layoutnya. Sehingga saya berhenti membayar cicilan,” tutur Tony.

Senada dengan saksi Bambang Rudiono yang juga membeli unit Apartemen tipe studio dengan skema pembayaran selama 43 bulan plus uang muka sebesar Rp10 juta. Namun lagi-lagi unit Apartemennya tidak bisa dihuni dengan alasan manajemen PT. BA kerap berubah-ubah.

Akan tetapi saat Bambang akan mengajukan pinjaman kepada Bank BNI, pihak Bank BNI menolak dengan alasan bahwa nasabah mempunyai tunggakan.

“Saya kaget setelah diperlihatkan BI Checking ada tunggakan di Bank DKI. Padahal saya tidak pernah berurusan dengan pihak Bank DKI,” jawab dia.

Perlu diketahui pada persidangan sebelumnya, Rabu 18 Mei 2022, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Imam R Saputra juga menghadirkan 7 orang saksi fakta yakni, Franky Liwok, Hendri Pujiarto, William Sugiarto, Mona Setiana, Hengki Tanios, Siswanto Sunarto dan Fajar Dwiputra.

Pada intinya, ketujuh saksi tersebut mengutarakan mengenai pembelian unit Apartemen di Paragon Square Tangerang yang bermasalah. Namun para saksi mengatakan dimintai dokumen seperti KTP foto copy Kartu Keluarga dan NPWP oleh sales develover PT. BA.

“Saya menyerahkan dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga dan NPWP untuk persyaratan pak Hakim,” ungkap Franky Liwok.

Dikatakannya awal mula dia tidak mengetahui jika dokumen miliknya akan dipergunakan oknum PT. BA dan untuk mengajukan KPA di Bank DKI.

Franky menyadari setelah dokumen itu diperlihatkan oleh Jaksa penyidik di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

“Saya kaget setelah Jaksa penyidik memperlihatkan dokumen milik saya ternyata digunakan untuk mengajukan pinjaman,” akunya.

Meski demikian tak hanya para saksi korban yang kecewa dengan sikap serta tindakan oknum Bank DKI maupun oknum PT. BA, Ketua Majelis Hakim Rianto Adam idem dito.

“Saudara telah menjadi korban dalam kasus ini,” ucap dia sebelum menutup persidangan. Dan persidangan kembali akan dilanjutkan pada Senin 6 Juni 2022 dengan agenda keterangan ahli. (Sofyan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *