Hakim PN Jakpus Tolak Permohonan Praperadilan Tersangka Alkes

Kuasa Hukum Dyni Rahmawati: Ferry Juan (Masker Kuning)

BERITA JAKARTA – Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) menolak gugatan permohonan Praperadilan (Prapid) tersangka kasus penipuan suntik modal bisnis alat kesehatan (alkes), Dyna Rahmawati.

Hakim PN Jakpus, Saptono mengatakan, penolakan gugatan Praperadilan tersebut, lantaran kasus penipuan suntik modal bisnis alkes sudah disidangkan.

“Kami tidak bisa memberi pertimbangan lebih karena dikhawatirkan suatu putusannya ambivalen atau ambigu.  Karena apapun alasannya, disini pihak pemohon adalah terkait dengan pokok perkara Nomor: 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst yang terdaftar di kepaniteraan dan sudah dibacakan dakwaannya hari ini,” kata Saptono, Kamis (19/5/2022).

Saptono mengungkapkan, pihaknya harus menolak gugatan Praperadilan dikarenakan persidangan kasus penipuan suntik modal bisnis alkes sudah disidangkan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Dasar kami untuk memberikan suatu penetapan bahwa Prapid dianggap dinyatakan gugur adalah dengan dasar pada Pasal 82 ayat (1) butir d,” jelasnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum Dyna Rahmawati, Ferry Juan mengaku, pihaknya mengajukan gugatan tersebut berdasarkan putusan PN Tangerang yang menyatakan kliennya tidak terbukti bersalah.

Dia pun, mempertanyakan terkait dengan putusan PN tersebut tidak bertentangan dengan penerapan kliennya sebagai tersangka kepada Majelis Hakim.

“Permohonan Praperadilan kami berdasarkan satu putusan dari PN Tangerang yang sudah inkrah, apakah nanti tidak menjadi putusan hukum yang melawan putusan hukum yang lain,” ucap Ferry.

Menurut Ferry berdasarkan putusan Hakim PN Tangerang Nomor: 152/Pdt 5/2022/PN Tng bahwa tersangka Dyna Rahmawaty tidak mempunyai hubungan hukum dengan para korban suntikan modal alat kesehatan.

“Maka dari itu, kami Praperadikan status tersangka Dyna. Karena berdasarkan putusan PN Tangerang. Ini bukan Praperadilan biasa, akan tetapi Praperadilan istimewa yakni putusan PN Tangerang yang sudah inkrah dan tersangka tidak terlibat dalam perkara tersebut,” urai Ferry.

Menanggapi hal tersebut, Saptono mengatakan pihaknya masih dapat melakukan upaya hukum melalui eksepsi dalam persidangan selanjutnya.

“Jadi nanti dasar dari pembelaan Kuasa Hukum dari pada terdakwa diawal pemeriksaan setelah pembacaan dakwaan. Disitu diberi kesempatan dari mulai yang namanya eksepsi kompensi absolut dan relatif,” pungkas Saptono. (Sofyan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *