BERITA JAKARTA – “Manuver peralihan hutang dengan menciptakan perusahaan baru merupakan setrategi yang biasa dimainkan oleh para pengusaha yang terlilit hutang atau masalah. Hal itu, dikatakan Ketua LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim, SH, MSC, CFP, CLA.
“Langkah itu, hanya setrategi KSP Sejahtera Bersama atau KSP SB yang gagal bayar untuk mengulur waktu dan mencari cara biar tidak membayar juga cara agar tidak bisa digugat serta tidak bisa dituntut secara hukum,” tegas Alvin kepada Matafakta.com, Kamis (12/5/2022).
Bagaimana mungkin, lanjut Alvin, perusahaan yang baru dibuat pada tahun 2020 yaitu KSP Fadillah Insan Mandiri (FIM) dengan modal dasar sebesar Rp1 miliar mau mengambil alih hutang gagal bayar KSP SB yang nilainya mencapai triliunan rupiah.
“Secara logika aja sudah tidak masuk akal. Bayangkan Direktur KSP FIM sahamnya aja tercatat hanya Rp50 juta mau ganti atau mau ambil alih hutang gagal bayar KSP SB yang nilainya triliunan rupiah. Inikan lucu,” sindir Alvin.
Alvin pun menyarankan agar para korban KSP SB tidak mudah tergiur menandatangani surat yang diterima para nasabah KSP SB adanya perjanjian peralihan hutang gagal bayar KSP SB ke KSP FIM yang dinilai merupakan jebakan betmen bagi para korban KSP SB.
“Awas jebakan betmen, karena Sun Cavital aja kasus KSP Indosurya sampai sekarang pun mana ngak juga bisa kebayar. Begitu juga dengan perusahaan lainnya dengan cara yang sama juga nol tidak satupun yang beres,” ingatnya.
Sekali lagi, sambung Alvin, dirinya mengingatkan para nasabah KSP SB jangan mau menandatangani surat yang dikirim dengan iming-iming akan membayar hutang gagal bayar KSP SB yang dialihkan ke KSP FIM perusahaan yang baru dibuat tahun 2020.
“Kalau perusahaan – perusahaan ternama yang kita tahu memiliki duit banyak itu lain soal. Ini ada perusahaan yang baru dibuat tahun 2020 yang modalnya cuma Rp1 miliar mau membayari hutang gagal bayar yang nilainya triliunan, hanya orang gila. Jangan bercanda lah,” sindir Alvin lagi.
Ditambahkan Alvin, dirinya juga kecewa dengan kinerja jajaran Menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) khususnya Menteri Koperasi yang pungsi pengawasannya tidak berjalan, sehingga semua orang di Indonesia bebas membuat usaha – usaha penipuan berkedok yang merugikan masyarakat luas.
“Kasian masyarakat. Padahal birokrasi Pemerintah semua sudah ada bidang-bidangnya tapi mana semua ngak ada yang jalan dan bisa melindungi masyarakat. Sekali lagi, kepada para nasabah KSP SB jangan mau terkecoh yang bertanggungjawab tetaplah KSP SB. Kalau punya niat baik secara logika sehat, kenapa harus repot bayar aja melalui KSP SB selesai,” pungkas Alvin. (Sofyan)
