Kecewa, Dua Partai Politik Tinggalkan Plt Walikota Bekasi Tri Adhianto

DPD PAN Kota Bekasi Jawa Barat

BERITA BEKASI – Kecewa, DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bekasi menarik dukungannya terhadap Plt. Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto dan menyatakan sikap tegas akan siap mengkritisi kebijakan Plt. Wali Kota Bekasi tersebut.

Sebelumnya, Ketua DPC PPP Kota Bekasi H. Solihin juga sudah menyatakan sikap tegas dan sudah saatnya PPP Kota Bekasi mengambil posisi jelas dan tegas yakni dengan menjadi mitra kritis bagi Plt. Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto.

“Kita PPP Kota Bekasi akan terus menyoroti kinerja Plt. Wali Kota Bekasi. Sudah saatnya PPP Kota Bekasi menunjukan jati dirinya,” kata H. Sholihin atau biasa disapa Gus Shol ini beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Sekretaris DPD PAN Kota Bekasi, Abdul Muin Hafiedz mengatakan, proses pemilihan AKD yang dilakukan Plt. Wali Kota Bekasi lebih menitikberatkan proporsional yang membuat PAN sebagai mitra utama Koalisi Pepen dan Tri kecewa dengan proses kesepakatan AKD tersebut.

“Artinya gini kita ngak kecewa kebijakan yang dilakuan Plt terkait proporsional AKD. Namun dalam proses atau pemilihannya tidak sesuai harapan kita,” ungkapnya usai acara buka puasa bersama dan santunan yatim piatu di Kantor DPD PAN Kota Bekasi, Senin (25/4/2022).

Selain itu, sambung Abdul Muin, ada pertimbangan dari pada kita masuk semua (Fraksi) berkoalisi. PAN ingin ada perimbangan pemerintahan dengan membuktikan kita keluar dari Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yaitu dari pimpinan Komisi.

“Dengan memposisikan PAN berada di luar koalisi akan berdampak positif bagi masyarakat karena PAN akan mengkontrol kebijakan Pemerintah Kota Bekasi dan PAN tidak ada beban,” jelasnya.

Melihat proses perjalanan Pemerintahan Kota Bekasi dibawah kepemimpinan Plt Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto yang tidak berjalan efektif turut menjadi pertimbangan PAN ingin menjadi oposisi dan bersama masyarakat Kota Bekasi.

“PAN bersama masyarakat mengkontrol kebijakan Pemkot Bekasi yang mandek serta tidak berjalan dalam proses pembangunan. Masih banyak kebijakan-kebijakan yang belum diambil Plt. Padahal kebijakan tersebut sudah disahkan di Paripurna APBD 2022,” pungkasnya. (Hasrul)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *