BERITA JAKARTA – Keputusan tidak populis Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pelarangan ekspor minyak sawit mentah atau crued palm oil (CPO) merupakan “kebijakan ngasal dan sapu jagat yang tidak ada wibawa. Setidaknya hal ini disampaikan mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli dan mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan.
Menanggapi hal tersebut, Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 98, Hasanuddin mengatakan, keputusan Presiden Jokowi ini adalah keputusan cerdas dan peringatan yang tergolong moderat yang ditujukan pada produsen CPO.
“Bisa saja Presiden mencabut segala bentuk perizinan terkait ijin usahanya, karena praktek usaha yang semata mengejar keuntungan dengan mengabaikan kepentingan masyarakat atau konsumen didalam negeri,” kata Hasanuddin dalam keterangan persnya, Selasa (26/4/2022).
Secara teoritik lanjut dia, Presiden Jokowi tidak anti pasar melainkan mengendalikan pasar dalam batas kewenangan yang diberikan undang-undang. Sebab, pasar yang dibiarkan berjalan sendiri, cenderung monopolistik dan mengejar keuntungan semata yang dapat merugikan masyarakat dan perekonomian secara lebih luas.
“Apalagi dalam kasus minyak goreng, terbukti adanya indikasi kuat kenaikan harga minyak goreng dan kelangkaan karena ada praktek “pasar gelap” atau black market antara produsen dan pejabat negara menarik keuntungan secara melawan hukum,” terangnya.
Sehingga Hasanuddin mempertanyakan statmen Rizal Ramli dan Dahlan Iskan mengenai keputusan ngasalnya dan tidak berwibawanya Presiden Jokowi?
Menurut kami, keputusan Presiden Jokowi yang ditanggapi secara reaksioner oleh Rizal Ramli, bukan terletak pada “intervensi moderat Presiden Jokowi” melalui pelarangan ekspor.
“Melainkan keputusan ini dibuat menjadi berdiri sendiri dengan semata memberikan sanksi pelarangan ekspor CPO tanpa memberikan sanksi pada pejabat negara yang bertanggung jawab dalam hal ini Menteri terkait,” ulas Hasanuddin.
Melainkan keputusan yang berdiri sendiri inì, menimbulkan spekulasi dan basis dari argumentasi Presiden ngasal dan tidak berwibawa.
Dalam hal ini, Presiden cerdas, jawaban ini sesungguhnya yang hendak beliau tunggu dari ruang publik, sebab sebagai sosok Jokowi yang natural, saat ini sulit baginya menghindari tekanan dari sekelilingnya yang cukup kuat yang sudah bekerja sendiri-sendiri menjelang Pemilu 2024.
“Mencopot Menteri Perdagangan dapat memulihkan kepercayaanj publik, namun menyulitkan langkahnya akibat cengkeraman ini,” pungkasnya. (Sofyan)
