LQ Indonesia Law Firm: Terdakwa Penggelapan Rp10 Miliar Tidak Ditahan

Kedua Terdakwa Dugaan Penggelapan Rp10 Miliar

BERITA JAKARTA – Sidang pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penggelapan uang perusahaan yang dilakukan M. Alwi dan Junaidi Hasan, kini mulai bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur.

Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hamdi, telah dilaksanakan pada Kamis 22 April 2022 dengan Ketua Majelis Hakim Muarif, SH dan Hakim Anggota, Ardi, SH, MH dan Tri Yuliani, SH.

Advokat Jaka Maulana, SH dari LQ Indonesia Law Firm, ditunjuk sebagai Kuasa Hukum pelapor sekaligus korban, Ali Sirajudin dan Cresendy.

Kepada Matafakta.com, Jaka Maulana mengungkapkan, bahwa pihaknya selaku Kuasa Hukum dari LQ Indonesia Law Firm akan senantiasa mengawal dan memantau jalannya persidangan ini sampai inkracht.

“Klarifikasi kami, LQ Indonesia Law Firm bukan Penasehat Hukum yang mendampingi pelapor dari awal hingga P-21. Kami baru ditunjuk sebagai Kuasa Hukum sebelum perkara ini disidangkan. Jadi kami hanya meneruskan pekerjaan yang sudah berjalan,” terang Jaka, Minggu (24/4/2022).

Disinggung mengenai pergantian Kuasa Hukum ini, Jaka tidak banyak memberikan komentar, dirinya hanya menyatakan bahwa menggunakan bantuan pengacara adalah hak bagi pencari keadilan.

“Kalau soal pelapor ganti Kuasa Hukum itu sepenuhnya haknya Pak Ali dan Ibu Cresendy. Ya, memang ada beberapa hal yang disampaikan oleh beliau terkait dugaan kejanggalan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam penanganan perkara ini,” ungkapnya.

“Mulai dari penyidikan dan pra-penuntutan, tapi terhadap informasi ini, sampai sejauh ini kami masih coba telurusi validitasnya,” tambah Jaka.

Jaka menjelaskan, perkara ini berawal ketika para terdakwa M. Alwi dan Junaidi Hasan yang tidak lain merupakan saudara kandung dari pelapor ini ditunjuk sebagai pelaksana di perusahaan milik pelapor sejak tahun 2018.

“Kedua terdakwa ini masih merupakan saudara, bahkan punya hubungan kakak beradik dengan pelapor. Tapi ternyata dengan kepercayaan yang sebegitu besarnya, terdakwa ini malah menyalahgunakannya hingga perusahaan menderita kerugian sekitar Rp10 miliar,” jelasnya.

Dalam keterangannya, pelapor mengatakan, memberikan kepercayaan penuh kepada mereka untuk mengelola perusahaan, tapi mereka mengurangi keuntungan yang didapat Rp11 miliar dibilang Rp900 juta pun tidak disetorkan.

“Belum lagi banyak temuan temuan lain yang lebih parah, beruntung saya membaca mengenai LQ Indonesia Law Firm dan langsung menghubungi Nomor Kontak LQ Indonesia Law Firm di 0818 0489 0999,” tandasnya singkat.

Ditempat terpisah, Saddan Sitorus, SH selaku Kepala Cabang LQ Indonesia Law Firm Jakarta Pusat menambahkan, bahwa perkara ini sebetulnya sudah sangat terang benderang pidananya, namun sangat disayangkan, aparat seolah bertindak tidak profesional dalam penanganannya.

“Perlu digarisbawahi bahwa perkara ini sudah P-21, artinya secara formil dan materiil, unsurnya telah terpenuhi. Tapi anehnya kedua terdakwa ini tidak dilakukan penahanan. Ini yang kami herankan, ada apa sama Kejaksaan dan Pengadilan, siapa para terdakwa ini, kok seolah dapat priviledge sampai diperlakukan seperti itu,” sindir Saddan.

Saddan juga menegaskan, bahwa keterlibatan LQ Indonesia Law Firm dalam perkara ini sejatinya hanya sebagai pengawal dan pengawas, agar persidangan dapat berjalan dengan tegak lurus.

“Kami selaku Kuasa Hukum pelapor akan memastikan keseluruhan proses persidangan ini berjalan prosedural dan tegak lurus, kalo pun nanti ada ditemukan dugaan pelanggaran, kami pastikan bahwa kami akan tempuh upaya hukum. Ngak boleh ada main-main dalam penegakan hukum,” pungkasnya.

Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa M. Alwi dan Junaidi Hasan dengan pasal berlapis karena diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 372 dan atau Pasal 374 dan atau Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.

“Saya juga menghimbau kepada kelompok masyarakat sosial control agar ikut berpartisipasi dalam mengawal perjalanan perkara ini demi tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia khususnya terhadap korban,” tutupnya. (Sofyan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *