Kinerja KPK Tuai Kritik Tangani Kasus Dugaan Korupsi Rahmat Effendi

Gedung KPK

BERITA BEKASI – Pemeriksaan dugaan korupsi yang dialamatkan ke Walikota Bekasi non-aktif Rahmat Effendi terus bergulir di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang nyaris hampir semua pejabat di Kota Bekasi mulai dari pihak Swasta, Lurah, Camat, Sekda, BUMD hingga Kepala Dinas terperiksa.

Seperti diketahui, Walikota non-aktif Rahmat Effendi dibawa dari rumahnya kaitan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang lebih dulu menangkap bawahannya yang disinyalir soal perizinan Property Kota Bintang.

Rahmat Effendi atau biasa disapa Bang Pepen, diperiksa atas tuduhan suap, jual beli jabatan, pembebasan lahan Polder Air dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dalam pemeriksaannya beberapa kali mengalami perpanjangan.

Dalam prosesnya, KPK mulai dinilai tebang pilih dan tidak tuntas untuk menyelesaikan kasus korupsi tersebut. Pasalnya, penyidik KPK tidak sekalipun memanggil dan memeriksa Plt. Walikota Bekasi, Tri Adhianto yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Kota Bekasi itu.

Menanggapi hal itu, Ketua Badan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (BPPKRI), Jhonson Purba kembali angkat bicara, memaklumi sebagian sosial control dan masyarakat di Kota Bekasi menyoroti dan mengamati kinerja KPK pasca ditangkapnya Walikota Bekasi non-aktif Rahmat Effendi.

“Karena secara logika apa bedanya jabatan Plt Walikota Bekasi yang sebelumnya menjabat sebagai Kadis PUPR. Berbagai sumber media menyebutkan beberapa kasus yang dipersoalkan KPK ternyata yang bersangkutan masih diwilayah itu. Jadi wajar asumsinya jadi negatif,” kata Jhonson kepada Matafakta.com, Sabtu (23/4/2022).

Kalau KPK, sambung Jhonson, murni dan benar ingin memberantas kasus korupsi yang terjadi di Kota Bekasi, tentunya penyidik KPK tidak luput memeriksa pejabat – pejabat yang berkaitan langsung atau yang betul – betul dengan posisi kasus yang saat ini tengah didalaminya.

“Kalau dilihat posisi atau jabatan sebelumnya penyidik KPK akan banyak mendapatkan informasi dari Tri Adhianto mantan Kadis PUPR Kota Bekasi yang kini menjabat sebagai Plt. Walikota Bekasi mengantikan Rahmat Effendi,” jelasnya.

Dikatakan Jhonson, dengan tidak terperiksanya Plt Walikota Bekasi Tri Adhianto menjadi bola liar yang membentuk opini negative terhadap kinerja KPK. Salah satunya bahwa Walikota Bekasi non-aktif Rahmat Effendi telah menjadi korban politik pasca menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang.

“Wajar akhirnya kalau opini negative terhadap KPK itu berkembang liar, terutama ditengah-tengah masyarakat Kota Bekasi, terutama bagi para pendukung Pepen dan masyarakat Kota Bekasi yang pernah merasakan kebaikannya dengan trobosan Kartu Kesehatan warganya melalui program KS NIK,” imbuhnya.

Untuk itu, tambah Jhonson, dirinya berharap KPK mendengarkan aspirasi masyarakat Kota Bekasi untuk keadilan dan betul – betul ingin melakukan pemberantasan kasus korupsi yang terjadi di Kota Bekasi, bukan pesanan atau menjadi alat kepentingan politik untuk menghancurkan pihak lawan.

“Kan opini negative yang berkembang selama inikan begitu. Makanya kita berharap KPK mendengarkan masukan masyarakat Kota Bekasi yang mendukung pemberantasan korupsi. Usut tuntas jangan ada tebang pilih buka semuanya sehingga masyarakat percaya KPK bukan sebagai alat kepentingan,” pungkasnya. (Hasrul)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *