BERITA JAKARTA – Pengusaha minyak goreng (migor) mengancam akan menarik diri dari program minyak goreng subsidi. Sikap itu, buntut dari ditetapkannya mantan Kemendaglu IWW dan tiga pengusaha sebagai tersangka dugaan mafia minyak goreng.
Menanggapi ancaman itu, LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta agar Pemerintah mencabut Hak Guna Usaha (HGU) lahan perkebunan dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dari pengusaha sawit.
“Semestinya para pengusaha harus taat dan patuh aturan dalam menjalankan bisnisnya serta tidak ada tempat untuk main ancam program Pemerintah terkait program subsidi minyak goring,” kata Koordinator MAKI Bonyamin Saiman dalam keterangan tertulisnya, Jumat (22/4/2022) pagi.
Pemerintah, sambung Boyamin, telah berbaik hati mengganti biaya sehingga pengusaha tetap untung, pengusaha tetap tidak merugi. Janganlah air susu dibalas dengan air tuba.
Selain itu, Boyamin berharap Pemerintah mencabut izin pengusaha kelapa sawit mentah atau CPO nakal. Selama ini Pemerintah telah memberikan fasilitas ekport kepada pengusaha CPO, sehingga mereka telah memperoleh keuntungan ratusan triliun sejak puluhan tahun yang lalu.
Namun justru, lanjut Boyamin, saat rakyat kesusahan akibat ulah nakal mereka malah mengancam boikot program Pemerintah, sehingga semestinya Pemerintah harus tegas mencabut semua fasilitas dan ijin ekport pengusaha yang nakal dan ancam program Pemerintah.
“Pemerintah harus ambil alih kebon sawit dari pengusaha nakal untuk dialihkan kepada rakyat koperasi atau pun BUMN PTPN,” tegas dia.
Padahal, kata Boyamin, Pemerintah dalam memberikan ijin alih fungsi hutan untuk jadi kebun sawit telah mendapat kecaman dari dunia internasional dengan tuduhan perusakan lingkungan dan deforestasi atau penghilangan hutan, sehingga tahun kemarin Pemerintah telah berusaha memperbaiki citra dengan program hijau (go green).
“Niat baik Pemerintah untuk memperbaiki citra malah mendapat balasan ancaman boikot mundur subsidi. Atas hal ini Pemerintah harus tegas mencabut HGU dan IUP pengusaha nakal dan kemudian diserahkan kepada koperasi rakyat dan BUMN untuk menciptakan kedaulatan pangan, sehingga tidak akan terulang mahal dan langka minyak goreng,” pungkasnya. (Sofyan)
