BERITA JAKARTA – Ketua Badan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (BPPK-RI), Jhonson Purba, SH, MH, terus mengamati pemeriksaan dan perkembangan yang dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses kasus dugaan korupsi yang menjerat Walikota Bekasi non-aktif Rahmat Effendi.
Dalam prosesnya, banyak Kepala Dinas, Lurah maupun Camat dan BUMD yang dilakukan pemanggilan untuk diperiksa terkecuali mantan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Air yakni, Tri Adhianto yang kini menjabat sebagai Plt Walikota Bekasi.
“Hal itukan pernah diaksi oleh PMII Kota Bekasi yang mendesak KPK juga memeriksa Plt Walikota Bekasi, Tri Adhianto, karena diduga ikut terlibat persoalan Kota Bintang dan Polder Air Aren Jaya,” kata Jhonson, Jumat (15/4/2022).
Keadaan ini, sambung Jhonson terlihat aneh, karena semua tahu bahwa Plt Walikota Bekasi, Tri Adhianto merupakan bagian dari kepemimpinan Walikota Bekasi non aktif Rahmat Effendi sebelum dia dipinang menjadi Wakil Walikota Bekasi oleh Rahmat Effendi.
“Artinya, ada dugaan kuat oleh masyarakat terhadap keikutsertaan Plt Walikota Bekasi, Tri Adhianto atas kasus dugaan korupsi yang menjerat Walikota Bekasi non aktif Rahmat Effendi,” ulas Jhonson.
Bahkan lanjut Jhonson, dalam aksinya PMII membuka jejak Tri Adhianto saat masih menduduki jabatan di Pemerintahan Kota Bekasi. Sempat berhembus kabar tentang tanah galian Polder Aren Jaya yang diduga dijual untuk urugan Sungai yang membentang di Grand Kota Bintang Bintara Bekasi Barat.
“Ya, cukup aneh juga kalau sampai hari ini, Plt Walikota Bekasi, Tri Adhianto tidak ikut terperiksa. Padahal, disana dulu Tri Adhianto adalah bawahan Walikota Bekasi non aktif Rahmat Effendi, kenapa tidak diperiksa. Ada apa?,” tungkas Jhonson.
Untuk diketahui, Proyek Polder Aren Jaya yang dikerjakan tahun 2015 sejak awal pembangunannya bermasalah, karena dibangun dilahan yang sedang bersengketa. Diduga, ada keterlibatan Tri Adhianto pada saat menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Air sejak 2013 hingga 2017. (Hasrul)
