Munas AAI Gagal, Palmer Situmorang Sebut Kelalaian

AAI

BERITA JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) periode 2022-2027, Palmer Situmorang membantah kabar penundaan Munas AAI ke VI karena wabah penyakit menular alias Covid-19.

“Melainkan akibat kelalaian MI selaku Ketua Umum DPP AAI periode 2015-2020 dalam mengurus permohonan izin keramaian penyelenggaraan acara Munas VI AAI kepada Mabes Polri,” ucap Palmer dalam keterangan resminya, Rabu (16/2/2022) malam.

Dia mengemukakan, bahwa kondisi pandemi Covid-19 telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir dan yang terbaru pada Januari 2022 ditemukan varian Omicron. Sehingga Pemerintah menyatakan keadaan Jawa dan Bali masuk ke Level-3 penanganan Covid-19.

“Rekan MI (demisioner) tidak melakukan tindakan yang patut mencegah agar peserta Munas tidak terjebak dalam bahaya pandemi Covid-19. Padahal, seharusnya selaku Ketua Umum demisioner, penanggungjawab Munas mengambil sikap apakah menunda Munas atau meneruskan Munas,” jelasnya.

Tetapi sambung Palmer, pemanggilan Munas dilakukan tanpa terlebih dahulu mempersiapkan atau memiliki izin sebelum pemanggilan diumumkan di media pada 27 Januari 2022, tidak lazim dan tidak patut apalagi dalam situasi pandemi.

Menurutnya, penundaan demi penundaan Munas VI AAI tersebut menunjukkan bahwa permasalahan Covid-19, bukanlah hal yang baru bagi Ketua Umum DPP AAI periode 2015-2020, sehingga sudah sepatutnya mencari jalan keluar dalam menyelenggarakan Munas VI AAI di tengah kondisi Covid-19.

Palmer menyebut semestinya MI mengambil sikap untuk menunda Munas VI AAI sebelum peserta dari luar kota membeli tiket perjalanan atau tiba di venue munas.

“DPP AAI justru membuat panggilan Munas meskipun disadarinya belum memperoleh izin penyelenggaraan munas dari Mabes Polri dan atas kelalaiannya, SC dan OC Munas VI AAI tersebut, maka Ketua Umum DPP AAI telah gagal melaksanakan kewajibannya menyelenggarakan Munas sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat 2 AD ART AAI.

Akibatnya tambah Palmer, berdasarkan Pasal 9 ayat 7 Anggaran Dasar AAI, ketua umum harus bertanggungjawab atas segala hal yang dikerjakan selama masa jabatannya termasuk atas tidak terlaksananya Munas VI AAI.

Hingga berita ini diturunkan Matafakta.com, masih berusaha meminta tanggapan serta konfirmasi mengenai penyelenggaraan Munas AAI. (Sofyan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *