Kasus OSO Sekuritas Naik Sidik, Raja Sapta Oktohari Tetap Terlapor

Raja Sapta Oktohari

BERITA JAKARTA – Setelah sebelumnya banyak kasus investasi bodong mandek, termasuk yang dikuasakan ke LQ Indonesia Law Firm mandek selama 2 tahun di Polda Metro Jaya (PMJ), LQ Indonesia Law Firm tak pernah kenal lelah terus memperjuangkan aspirasi masyarakat para korban investasi bodong.

Buah dari perjuangan LQ Indonesia Law Firm dibawah komando Advokat Alvin Lim SH, MSc, CFP, CLA beserta Tim Rekanan LQ Indonesia Law Firm pada tanggal 20 Januari 2022, Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengeluarkan perintah agar investasi bodong di basmi oleh Pemerintah.

Dampak positifnya, seluruh kasus mandek investasi bodong baik di Mabes, Polda Metro Jaya juga di daerah-daerah jalan kembali bahkan menunjukkan perkembangan berarti yang akan menjadi harapan baru bagi masyarakat para korban investasi bodong untuk mendapatkan keadilan.

Sebelumnya, laporan polisi PT. Mahkota Properti Indo Permata (MPIP) dengan terlapor Raja Sapta Oktohari (RSO) dinaikkan ke penyidikan dengan terbitnya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) No. B/724/I/RES 2.6/2022/Ditreskrimsus tanggal 17 Januari 2022.

Kali ini, giliran kasus dugaan penipuan, penggelapan, pidana pasar modal dan pencucian uang yang diduga dilakukan Raja Sapta Oktohari dan Hasanudin Tisi dan kawan-kawan melalui PT. OSO Sekuritas dinaikkan ke status penyidikan dengan terbitnya SPDP No. B/1253/I/RES 2.6/2022/Ditreskrimsus tanggal 26 Januari 2022.

“Terima kasih kepada segenap jajaran Polri yang sudah mau mendengar aspirasi masyarakat khususnya para korban investasi bodong, sehingga penantian para korban selama ini, setidaknya membuahkan hasil positif,” terang Alvin, Jumat (28/1/2022).

Mohon agar keberanian Polri untuk “Presisi Berkeadilan” dan menolak segala bentuk KKN dari pelaku investasi bodong agar tidak menghambat penegakkan hukum.

LQ Indonesia Law Firm mengapresiasi Kapolri dan segenap pimpinan Polri yang mana telah terasa perubahan positif khususnya dalam kasus penegakan hukum di kasus investasi bodong.

“Dengan terjeratnya nama Raja Sapta Oktohari di dua perusahaan investasi berbeda, Presiden Jokowi diharapkan mendengar aspirasi masyarakat dan mencopot Raja Sapta Oktohari dari jabatan Ketum KOI agar sebagai terlapor dapat memenuhi dan konsen dalam perkara hukum yang menjerat dirinya,” ujar Alvin.

Para korban PT. OSO Sekuritas yang memberikan kuasa ke LQ Indonesia Law Firm melalui Hotline LQ 0817-9999-489 menerangkan bahwa mereka diiming-iming instrument repo dengan bunga tetap yang mana ada jaminan saham sebagai collateral.

Namun, pada nyatanya uang para korban investasi bodong tidak dikembalikan dan jaminan repo sahamnya pun diambil oleh para pelaku tanpa seijin korban.

“Saya masuk ke OSO Sekuritas karena ada nama besar OSO sebagai pengusaha dan Ketum Partai, jadi jaminan reputasi membuat saya percaya. Juga ada Raja Sapta Oktohari di dalam perusahaan, membuat saya makin yakin,” ujar salah satu korban investasi bodong.

Namun ternyata, tambah korban, bukan hanya gagal bayar, jaminan saham reponya juga lenyap padahal di rekening RDN atas namanya sendiri, sehingga merasa terdzolimi. Setelah berkali-kali ditelpon, Raja Sapta Oktohari hanya memberikan janji palsu.

“Sekarang saya ikhlaskan uang saya hilang, yang penting para pelaku ditahan dan diproses secara hukum saja. Percuma jika tidak ada itikat baik dan cuma nama besar dan di PHP saja,” pungkas korban. (Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *