BERITA JAKARTA – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman melaporkan dugaan tindak pemerasan dan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum pejabat Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten.
Dalam laporannya, oknum pejabat Bea dan Cukai Bandara Soetta itu memeras pihak perusahaan jasa ekspedisi sebesar Rp5 ribu per kilogram barang yang dikirimkan dari luar negeri.
Jika tidak dipenuhi, perusahaan jasa ekspedisi tersebut akan ditutup. Total uang yang dikuras oknum tersebut pada satu perusahaan, mencapai hingga Rp1,7 miliar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dikatakan Boyamin, pelaporan dugaan pemerasan dan pungli itu merupakan hasil koordinasi dengan Menkopolhukam, Mahfud MD. Sehingga pada 8 Januari lalu dirinya langsung berkirim surat kepada Kejati Banten, melalui sarana media elektronik.
“Adanya dugaan pemerasan atau pungli yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bea dan Cukai yang berdinas di Bandara Soekarno Hatta Tangerang, dimana peristiwa tersebut terjadi pada bulan April 2020 – April 2021 atau tepatnya selama setahun,” kata Boyamin, Sabtu (22/1/2022).
Diungkapkan Boyamin, dugaan pemerasan dan pungli tersebut dilakukan dengan modus menekan kepada sebuah perusahaan jasa ekspedisi yaitu PT. SQKSS baik secara tertulis maupun lisan atau verbal.
“Tertulis berupa surat peringatan tanpa alasan yang jelas dan verbal berupa ancaman penutupan usaha perusahaan tersebut. Semua dilakukan oknum dengan harapan permintaan oknum pegawai dipenuhi oleh perusahaan,” jelasnya.
Oknum ASN Bea dan Cukai tersebut diduga meminta uang setoran sebesar Rp5 ribu per kilogram barang kiriman dari luar negeri. Namun, pihak perusahaan hanya mampu memberikan sebesar Rp1 ribu per kilogram.
“Oleh sebab itu usahanya terus mengalami gangguan selama satu tahun, baik verbal maupun tertulis. Meskipun perusahaan telah melakukan pembayaran dugaan pemerasan atau pungli, menurut oknum tersebut jumlah yang dibayarkan dibawah harapan sehingga akan ditutup usahanya,” tutur Boyamin.
Meskipun, sambung Boyamin, pihak perusahaan sudah berulang kali menjelaskan bahwa kondisi keuangan sedang sulit karena terpengaruh kondisi Covid-19. Namun hal tersebut tidak menjadi halangan para oknum untuk tetap memeras perusahaan.
Oknum tersebut berinisial AB yang merupakan pejabat Bea dan Cukai setingkat Eselon III dengan jabatan sejenis Kepala Bidang dan inisial VI merupakan pejabat setingkat Eselon IV dengan jabatan sejenis Kepala Seksi di Kantor Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta Tangerang.
“Modus dugaan pemerasan atau pungli adalah terlapor menelpon dan meminta pertemuan di TMII Jakarta Timur. Untuk menghilangkan jejak, terlapor pada saat pertemuan meminta agar nomor HP orang keuangan dan staffnya yang terlibat dalam penyerahan uang selama setahun diserahkan dan diganti nomor karena takut disadap,” tuturnya.
Mantan politisi mengungkapkan, kedua oknum itu menghubungi pihak perusahaan melalui sambungan telepon untuk meminta ‘persenan’ mereka agar dapat segera diserahkan. Akhirnya terlaksana penyerahan uang dugaan nominal sekitar Rp1,7 miliar itu.
Boyamin pun menduga masih banyak perusahaan lainnya yang menjadi korban pemerasan dan pungli oleh oknum Bea dan Cukai Bandara Soetta tersebut. Namun yang berani untuk buka suara, hanya satu perusahaan saja. Kemungkinan, perusahaan yang lain lebih memilih tetap mempertahankan kelangsungan usaha mereka.
“Laporan aduan dugaan pemerasan atau pungli ini telah mendapat tanggapan untuk ditindaklanjuti oleh Kejati Banten. MAKI akan mengawal laporan ini dalam bentuk mengajukan gugatan Praperadilan apabila mangkrak proses penanganannya,” pungkas Boyamin. (Sofyan)
