Kejati DKI Jakarta Terbitkan Sprindik Kasus Mafia Pelabuhan

Kejati DKI Jakarta

BERITA JAKARTA – Hari ini, Tim Jaksa Penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta, menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprindik) tanggal 14 Desember 2021, terkait dugaan mafia pelabuhan yang telah memenuhi kualifikasi tindak pidana korupsi.

Kepada awak media, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan, penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi kaitan dengan berkurangnya penerimaan negara dari pendapatan devisa ekspor dan bea impor.

“Sejumlah perusahaan ekspor-impor yang mendapatkan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) dan fasilitas Penggunaan Kawasan Berikat pada Pelabuhan Tanjung Priok periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2021,” kata Leonard, Selasa (14/12/2021).

Dikatakan Leonard, bahwa pada tahun 2015 sampai dengan 2021, berdasarkan pemberitahuan impor barang sejumlah perusahaan ekspor-impor melakukan kegiatan impor barang berupa garmen ke Indonesia dengan menggunakan fasilitas kemudahan impor dengan tujuan ekspor (KITE) tanpa bea masuk.

“Selanjutnya, perusahaan – perusahaan tersebut menyalagunakan fasilitas KITE dengan cara melakukan manipulasi data dan pengiriman barang menggunakan fasilitas impor dengan tujuan ekspor,” jelas Leonard.

Seharusnya, lanjut Leonard, barang impor berupa garmen tersebut diolah menjadi produk jadi kemudian dilakukan ekspor ke luar negeri dan negara menerima pendapatan devisa atas ekspor tersebut. Namun hal tersebut, tidak dilakukan oleh perusahaan ekspor-impor dimaksud dan menjual barang yang di impor (garmen) tersebut di pasar dalam negeri.

“Bahwa kemudahan impor tanpa bea masuk tersebut diberikan agar perusahan ekspor-impor melakukan ekspor atas barang impor dengan tujuan negara mendapatkan pemasukan atau penerimaan negara dari sektor devisa negara berupa ekspor,” ulasnya.

Tapi, tambah Leonard, sejumlah perusahaan tersebut menyalahi fasilitas KITE yang diberikan dengan melakukan penjualan barang impor di dalam negeri tanpa melakukan ekspor atas barang dimaksud.

“Sehingga, memberikan pengaruh terhadap perekonomian negara dalam hal berkurangnya devisa ekspor serta mempengaruhi tingkat atau harga pasar di dalam negeri,” pungkas Leonard. (Sofyan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *