BERITA JAKARTA – Pengamat komunikasi politik dan kebijakan publik Agus Wahid meminta semua pihak menghormati hasil Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Bekasi, Jawa Barat pada, Jumat 29 Oktober 2021 kemarin.
Dengan terpilihnya, Ade Puspitasari sebagai Ketua DPD Golkar Kota Bekasi, merupakan hasil terbaik yang diharapkan dapat menyatukan gerak langkah Partai, khususnya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.
Dihari yang sama, kata Agus, dirinya mempertanyakan soal legitimasi Musda Golkar Kota Bekasi tandingan yang dilakukan kelompok Novel Saleh Hilabi yang berlangsung di Hotel Horison Kota Bekasi.
“Dengan adanya Musda Golkar Kota Bekasi tandingan itu justru kian memperuncing masalah,” ujarnya kepada awak media di Jakarta, Senin (1/11/2021).
Jadi jangan harap, sambung Agus, Golkar Kota Bekasi berpikir bagaimana menaikan elektabilitas sosok seorang Airlangga Hartarto sebagai calon Presiden 2024 mendatang, selama diinternal partai Golkar masih adanya perpecahan.
Agus juga mempertanyakan soal dasar dalam pelaksanaan Musda tandingan Golkar Kota Bekasi, Jawa Barat tersebut.
“Apakah Musda itu digelar hasil inisiatif kader Golkar Kota Bekasi atau berdasarkan SK dari DPD Golkar Jawa Barat,” kata Agus.
Padahal, berdasarkan informasi bahwa DPD Golkar Jabar sudah menetapkan susunan kepanitiaan dan siapa saja yang ditunjuk sebagai Ketua OC maupun SC dalam gelaran Musda tersebut.
“Kami yakin DPD Jabar tidak mungkin mengeluarkan SK yang sama dengan orang yang berbeda untuk menggelar Musda tandingan. Kalau terjadi itu sebuah kekonyolan dan tidak taat asas organisasi partai,” tegas Agus.
Ditegaskannya, bila ada Musda tandingan maka patut dipertanyakan soal legitimasinya. Sementara Musda versi Graha Bintang jelas legitimit karena susunan kepanitiaan jelas dan sudah mendapat SK dari DPD Golkar Jabar.
Agus pun meminta agar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar segera mengambil langkah yang tepat guna mengatasi kemelut Partai Golkar Kota Bekasi. Bila persoalan ini berlarut-larut bakal menjadi preseden buruk bagi Partai Golkar.
Dia menilai, perpecahan internal Partai Golkar di sejumlah daerah menjadi PR besar bagi Ketum Golkar. Oleh karenanya dia menyarankan agar Airlangga segera turun tangan sebelum perpecahan itu meluas ke daerah lain.
“Karena isu perpecahan partai itu sangat sensitif. Dan itu bisa saja ‘digoreng’ oleh lawan politiknya. Ini tantangan besar bagi dewa-dewa di DPP Golkar,” pungkasnya. (Edo)
