Jaksa Kenakan Satu Pasal Terdakwa AT Pelaku Kekerasan Seksual di Bekasi  

Ilustrasi

BERITA BEKASI – Terdakwa kasus kekerasan seksual AT (21) anak dari salah seorang Anggota DPRD Kota Bekasi yang sempat ramai menjalani sidang perdananya di Pengadilan Negeri (PN) Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (24/8/2021) kemarin.

Dalam dakwaan Jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi menerangkan, terdakwa AT dan korban PU memiliki hubungan asmara (pacaran) dan menjerat AT dengan Pasal 81 junto 76 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.

Dalam dakwaan, Jaksa juga menceritakan bahwa terdakwa AT dan korbannya PU, telah melakukan hubungan badan (intim) sebanyak lima kali ditempat kontrakan korban yang berlokasi di wilayah Rawalumbu Kota Bekasi.

Dakwaan Jaksa itu, senada dengan keterangan kuasa hukum terdakwa AT yakni, Bambang Sunaryo yang menyatakan rasa syukurnya bahwa terdakwa AT dijerat dengan Pasal 81 junto 76 UU No.23, tentang Perlindungan Anak.

“Alhamdulillah hanya satu pasal yang isinya soal persetubuhan di bawah umur,” ucap Bambang kepada wartawan sambil menjelaskan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan esepsi atas dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) karena sudah sesuai kejadian.

Sebelumnya, kasus kekerasan sesual tersebut sempat heboh hingga menjadi perhatian khusus Komisi Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirat yang sempat datang mengunjungi korban PU dan kedua orang tuanya ke Kota Bekasi, Jawa Barat.

Hasil kunjungan Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait terhadap korban dan kedua orang tuanya mengendus bahwa adanya dugaan trafficking atau perdagangan orang selain kasus kekerasan seksual yang dialami korban PU.

Bahkan Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait menyatakan bahwa kasus tersebut merupakan tindak pidana khusus dan luar biasa atau extraordinary crime dan berpesan kepada penyidik Polres Metro Bekasi Kota, harus menerapkan pasal berlapis terhadap tersangka AT.

Pasal yang dikenakan, kata Arist, UU RI No. 17 Tahun 2016, tentang penerapan Perpu No. 01 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002, tentang perlindungan Anak dan UU RI Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPTO) dengan ancaman 20 tahun dan maksimal seumur hidup.

“Dalam UU RI No. 17 Tahun 2016 tidak mengenal istilah suka sama suka atau punya hubungan specialis alias pacaran yang bisa diselesaikan dengan damai dan dalam bentuk dikawinkan atau sebagai upaya mencari keringanan hukuman lainnya bagi tersangka AT,” pungkas Arist. (Edo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *