Soal Kafe Karambia, Praktisi Hukum: Pemkot Pekanbaru Harus Adil  

Ilustrasi Kafe Karambia

BERITA JAKARTAPenegakan aturan dalam rangka kebijakan Perberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), diharapkan tidak tebang pilih dan adil, dalam pelaksanaannya. Harapan itu, disampaikan Praktisi Hukum, Edi Utama, SH, MH.

Meski begitu, sambung mantan jurnalist Antara ini mengatakan, memang penerapan PPKM menjadi sebuah dilema. Penerapanya juga dirasakan sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi masyarakat terutama para pedagang dan pengusaha.

“Sehingga dalam penertiban dan pengamanan PPKM ini masyarakat hanya berharap tidak tebang pilih, terutama terhadap para pengusaha,” kata Edi menanggapi Matafakta.com, Sabtu (14/8/2021).

Belum lama ini, lanjut Edi, viral keributan yang terjadi di Kafe Karambia & Bar Angle Wings di Kota Penkanbaru, Riau pada 16 Juni 2021. Padahal, Instruksi Gubernur Riau Bernomor: 109/INS/HK/2021, sudah berlaku pada 15 Juni 2021 atau sehari sebelumnya.

“Usaha-usaha lain pada tutup. Sementara Kafe Karambia & Bar Angle Wings, tetap bebas buka hingga pukul 02.00 WIB sesuai yang tertera pada video CCTV yang diviralkan. Luar biasa, kemana para petugas disana,” ungkapnya.

Hal ini, lanjut Edi, dikhawatirkan dapat menimbulkan kecemburuan sehingga masyarakat menjadi kurang simpatik terhadap kebijakan atau aturan dalam PPKM tersebut. Bahkan ketika itu, para pedagang kecil di Kota Pekanbaru pada tutup.

“Contoh di Bogor, 9 Kafe dan Restoran diseggel, Ciamis 3 Kafe disegel, Jakarta terakhir 3 Kafe dan Bar disegel, termasuk di Bekasi dan beberapa daerah lainnya, terkait pelanggaran PPKM yang sudah diputuskan Pemerintah,” jelasnya.

Edi menduga, ketidaktaatan masyarakat terhadap setiap kebijakan Pemerintah, lahir dari penerapan saksi yang tembang pilih sehingga kita tidak bingung jika masih banyak masyarakat yang susah diatur dan bahkan terkesan melawan kebijakan.

“Ini menunjukan seperti ketidakadilan. Saya hanya menyampaikan apa yang terjadi ditengah masyarakat. Kewenangan dan kewajiban ada di Jajaran Pemerintah Kota Pekanbaru, Riau dan Forkompimda untuk melaksanakan itu,” pungkasnya. (Sofyan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *