BERITA JAKARTA – Dapat fasilitas dan pengawalan dari Kepolisian serta Tim Protokoler Istana, perwakilan Guru dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Negeri Sipil (GTK Non ASN) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, akhirnya sampai di Kantor Staf Presiden (KSP) sekitar pukul 14.00 WIB, Rabu (29/4/2021).
Kepada Matafakta.com, Ketua Korda Front Pembela Guru Honorer Indonesia (FPHI) Kabupaten Bekasi, Andi Heryana mengatakan, bertemu dengan Staf Presiden dengan perwakilan 5 orang, namun yang bisa masuk kedalam Istana hanya 3 orang, karena prosedur yang sangat ketat dengan menunjukan surat hasil pemeriksaan rapid swab antigen nasofaring.
“2 orang dari tim kami menunggu di Pos Penjagaan Istana, setibanya kami dirungan langsung diterima Staf Presiden selama 2 jam kami rapat dengan peserta rapat 6 orang Staf Presiden yang terdiri dari unsur Deputi 2, Deputi 4, Deputi 5 kami dari FPHI perwakilan 3 orang,” terang Andi.
Dalam rapat tersebut, sambung Andi, banyak yang kami bahas tentang carut marutnya penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bekasi yang pada intinya bahwa apa yang dilakukan oleh Carwinda sebagai Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) hanya sebatas pencitraan dengan berbicara di media dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
“Sikap itu, sangat berbeda saat rapat pada 21 April 2021 di ruang rapat dengan Ketua DPRD, Anggota DPRD Komisi 4, Bagian Hukum Pemda Bekasi, Kepolisian, Kodim serta awak media. Carwinda memberikan ancaman yang merugikan honorer yang sudah dianggap orang-orang yang bermasalah karena sering melakukan aksi-aksi terlebih aksi moral di Gedung KPK RI,” jelas Andi.
Bahkan, lanjut Andi, kami sudah dianggap tidak memiliki prilaku sebagai orang yang memiliki kepekaan terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Bekasi. Akhirnya, kami menduga Bupati adalah aktor dibalik kisruh yang akhirnya menimbulkan kegaduhan dari kedzoliman yang dilakukan Carwinda dengan tidak membayarkan Jasa Tenaga Kerja Kami selama 4 bulan ini.
Selanjutnya, tambah Andi, FPHI akan terus melakukan gerakan untuk mewujudkan Bekasi Baru Bekasi Bersih dari Korupsi. Kami pun akan bergerak untuk mencari keadilan dengan melakukan aksi di Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Riset Dan Teknologi dan Ombudsmen. Kami akan terus melakukan langkah perlawanan terhadap kedzoliman, intimidasi dan teror bagi GTK Non ASN yang dilakukan oleh penguasa.
“Jika dalam waktu dekat tidak ada itikad baik dari Pemerintah Daerah untuk merealisasikan tuntutan kami dan menyelesaikan permasalahan ini. FPHI terus bergerak, sebab suda banyak para Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Aktivis Mahasiswa dan para Ormas lainnya sudah berkomunikasi kepada kami, memberikan dukungan moral. Kami FPHI akan melakukan mimbar bebas mengundang para unsur tersebut,” pungkasnya. (Mul)
