BERITA BEKASI – Salah satu Tokoh Kabupaten Bekasi, H. Apuk Idris prihatin dengan nasib puluhan GTK Non ASN Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang tergabung dalam Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) hingga harus long march ke Istana Negara untuk mengadukan nasibnya ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin (26/4/2021).
Kepada Matafakta.com, H. Apuk mengungkapkan, seharusnya tidak perlu terjadi perjuangan puluhan tenaga pendidik ini sampai long march atau berjalan kaki ke Istana Presiden. Guru merupakan tombak pembangunan generasi penerus bangsa yang harusnya diberikan dukungan.
“Saya tidak ada maksud untuk memojokan salah satu pihak baik Pemda Kabupaten Bekasi ataupun puluhan guru honorer yang saat ini tengah long march ke Istana Presiden untuk mengadukan nasib mereka,” kata H. Apuk Idris.
Dikatakan H. Apuk yang juga Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) Kabupaten Bekasi, bahwa apa yang disuarakan para GTK Non ASN yang tergabung dalam Front Pembela Guru Honorer Indonesia (FPHI) adalah hal yang wajar yang perlu disikapi dengan arif dan bijaksana.
“Apa yang dituntut mereka itukan salah satunya adalah janji dari Bupati sendiri sebagai Kepala Daerah. Misalnya, seperti gaji Rp1,8 dinaikan Rp1 juta menjadi Rp2,8 juta nyatanya baru terealisasi Rp300 ribu dengan kualifikasi,” jelasnya.
Ketua Forum Silaturahmi Alim Ulama dan Tokoh Masyarakat (Format) Bekasi Raya ini juga mengatakan, sebagai pihak Pemerintah harusnya jangan anti kritik yang datang dari masyarakat, terutama masyarakat kelompok tenaga pendidik. Sebab, apa yang disuarakan adalah bagian dari perbaikan pendidikan.
“Kasian puluhan nasib guru honorer yang dianggap sebagai penggerak aksi untuk menuntut haknya ini malah dianggap sebagai musuh hingga haknya tidak diberikan selama 4 bulan. Saya berharap Bupati Bekasi bisa mengakhiri polemik guru honorer Kabupaten Bekasi ini,” pungkasnya. (Mul)
