BERITA JAKARTA – DPP Partai Demokrat (PD) akhirnya memberikan respon atas adanya permintaan pelaku KLB Ilegal Sibolangit ataupun relawan Jokowi agar DPP Partai Demokrat meminta maaf kepada Presiden RI, Joko Widodo.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, bahwa gerombolan Moeldoko yang harus minta maaf kepada rakyat dan Presiden. Mereka, mesti minta maaf kepada rakyat, karena dua hal.
Pertama, sambung Herzaky, sudah membuat bising ruang publik dengan narasi-narasi bohong dan fitnahnya. Tidak ada nilai positif yang bisa diambil dari perilaku gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini. Tidak ada nilai-nilai demokrasi yang bisa diteladani.
“Justru gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini mempertontonkan perilaku yang tidak menaati hukum dan mengabaikan etika, moral serta kepatutan,” kata Herzaky Mahendra Putra kepada Matafakta.com, Sabtu (3/4/2021).
Kedua, mereka hanya membuat para pejabat negara, pelayan masyarakat, di Kementerian Hukum dan HAM menghabiskan energi, waktu dan keahlian mereka untuk hal yang sia-sia. Sebab, sudah jelas sejak awal kalau KLB ilegal Sibolangit, tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku maupun aturan internal Partai Demokrat.
“Tapi, masih saja gerombolan Moeldoko memaksakan diri dan membuat waktu para pejabat Kemenkumham tersita untuk meneliti dan mempelajari berkas-berkas mereka yang harusnya waktu mereka untuk memberikan pelayanan kepada rakyat,” sindirnya.
Kalau kepada Presiden, sudah jelas, KSP Moeldoko seharusnya fokus pada tugasnya membantu Presiden, bukan sibuk dengan ambisi pribadinya. Jika masih ada waktu luang, mengapa tidak digunakan buat membantu Presiden dengan lebih intens dan serius?.
“Presiden saja benar-benar totalitas berusaha menyelesaikan masalah pandemi dan ekonomi saat ini, maupun berbagai permasalahan bangsa lainnya. Ini ada orang dekatnya, malah sibuk bermain di luar,” terangnya.
Kemudian, gerombolan Moeldoko juga harus minta maaf kepada Presiden. Karena menurutnya, bolak-balik membawa-bawa nama Presiden dalam berbagai kesempatan. Bahkan gerombolan Moeldoko mencoba membenturkan Presiden dengan Partai Demokrat yang sah di bawah kepemimpinan AHY.
“Padahal, Presiden Joko Widodo hubungannya sangat baik dengan Partai Demokrat. Kami pun sama sekali tidak pernah menuding keterlibatan Bapak Presiden dalam gerakan yang menimpa kami kemarin. Perlu kami sampaikan adalah adanya usaha mencatut nama Bapak Presiden,” tegasnya.
Pihaknya mempesilahkan mengecek dijejak digital pernyataan Ketum PD AHY, Sekjen PD Teuku Riefky Harsya, maupun dirinya selaku Kepala Badan Komunikasi Strategis merangkap Koordinator Jubir dan Jubir resmi Partai Demokrat terkait ini.
“Jadi, gerombolan Moeldokolah pelaku KLB Ilegal Sibolangit yang harus minta maaf ke rakyat dan Presiden Joko Widodo, bukan malah kami yang diminta untuk minta maaf ke Presiden,” pungkasnya. (Muh Nurcholis)
