BERITA JAKARTA – Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember mendatang akan berjalan aman dan lancar. Potensi konflik dikhawatirkan hanya akan terjadi dibeberapa wilayah di Papua. Sementara jumlah golput dalam Pilkada 2020 ini diperkirakan mencapai 30 hingga 40 persen.
“Sebagian besar Petahana akan memenangkan Pilkada 2020 dengan perolehan suara diatas 55 persen,” kata Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) Neta S Pane kepada Matafakta.com, Selasa (1/12/2020).
Sementara, sambung Neta, jagonya PDI Perjuangan (PDIP) di Kota Medan dan Surabaya diprediksi akan menderita kekalahan, dengan perolehan suara hanya 30 hingga 40 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“IPW melihat tidak ada alasan untuk menunda Pilkada 2020. Ada lima alasan kenapa Pilkada 2020 tidak perlu ditunda,” ujarnya.
Pertama, lanjut Neta, tidak ada jaminan kapan pandemi Covid-19 berakhir. Kedua, situasi keamanan diberbagai daerah, terutama yang melaksanakan Pilkada sangat kondusif.
Ketiga, tidak akan terjadi kerumunan massa yang mengkhawatirkan karena pengaturan jam kedatangan para pencoblos sangat ketat.
Keempat, kekhawatiran munculnya klaster baru diperkirakan tidak akan terjadi, mengingat para pencoblos adalah warga sekitar, dengan tingkat partisipasi 60 hingga 70 persen.
Sementara, para saksi yang hadir akan mengikuti protokol kesehatan secara ketat. Kelima, Pilkada serentak juga akan membuat perekonomian di daerah menggeliat.
“Sebab sedikitnya ada sekitar Rp20 triliun dana berputar, mulai dari dana politik para calon Kepala Daerah hingga dana APBD dan APBN yang dikucurkan Pemerintah,” ungkapnya.
Neta menambahkan, anggaran Pilkada 2020 yang semula disiapkan Pemerintah sebanyak Rp15,23 triliun, sudah mendapat tambahan anggaran APBN sebanyak Rp4,77 triliun, sehingga totalnya Rp20,4 triliun.
“Penambahan itu untuk membiayai anggaran protokol kesehatan pada saat Pilkada dilakukan. Jumlah ini masih ditambah lagi dengan dana dari biaya politik para seluruh calon yang diperkirakan lebih dari Rp5 triliun. Sebab itulah IPW menilai tidak ada alasan untuk menunda Pilkada 2020,” pungkasnya. (Usan)
