Pemerintah Siapkan Langkah Lindungi Kepentingan Jemaah Umroh

- Jurnalis

Jumat, 28 Februari 2020 - 18:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BERITA JAKARTA – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) didampingi Menteri Luar Negeri (Menlu), Menteri Perhubungan (Menhub) dan Menteri Agama (Menag) usai Rakor Tingkat Menteri membahas dampak pelarangan ibadah umrah akibat wabah corona (covid-19) di Kantor Kemenko PMK, Provinsi DKI Jakarta, Kamis (27/2/2020) kemarin.

Pemerintah Indonesia terus melakukan koordinasi antar Kementerian dan Lembaga untuk menyikapi kebijakan Pemerintah Arab Saudi terkait penghentian sementara visa umroh dengan tujuan untuk melindungi kepentingan jemaah terutama berkaitan dengan biro perjalanan, maskapai penerbangan, akomodasi hotel dan visa.

Baca Juga :  Kepala Kantor ATR BPN Kotamobagu Sembunyikan Gambar Ukur dan Peta Dasar

Menko PMK, Muhadjir Effendy menyebutkan, langkah pertama, adalah Pemerintah Indonesia memahami keputusan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi berkaitan dengan penghentian sementara izin masuk untuk pelaksanaan umrah atau ziarah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pemerintah Indonesia juga memahami keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan kepentingan kesehatan umat yang lebih besar, terutama para jemaah umrah dan ziarah.

“Pemerintah Indonesia telah melakukan komunikasi dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, antara lain agar jamaah yang sedang melakukan ibadah dapat melanjutkan ibadahnya,” tandas Menko PMK.

Baca Juga :  Penderita Kanker Warga Kabupaten Bekasi Harapkan Pemerintah Buat Rumah Singgah

Berdasarkan data Kementerian Agama, jumlah jemaah umrah Indonesia dalam kurun 2014-2015 berjumlah 649.000, meningkat di tahun 2015-2016 sebanyak 677.509, naik lagi di 2016-2017 yaitu 876.246, kemudian melonjak signifikan di tahun 2017-2018 mencapai 1.005.336 dan menurun sedikit di tahun 2018-2019 menjadi 974.650 jamaah.

Seluruh peserta rapat, diantaranya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Direktur Angkasa Pura 1 dan Angkasa Pura 2 turut andil menyepakati keputusan dan langkah-langkah yang diambil Pemerintah. (Usan)

Berita Terkait

Asset Sitaan Raib, Oknum Brigjen Whisnu Hermawan di Adukan ke Presiden
Banding KPK Diterima, Mantan Hakim Agung Gazalba Saleh Kembali Diadili
Penyidikan Perkara Korupsi PT. PGN Terus Berkembang
Jauh Dari Target 80 Senator, Deklarasi Paket Pimpinan DPD-RI LaNyalla Dinilai Gagal
Penderita Kanker Warga Kabupaten Bekasi Harapkan Pemerintah Buat Rumah Singgah
Kajari Pulau Taliabu Malut Nurwinardi Bertekad Basmi Korupsi
Lim Lie Ie Diberhentikan Secara Sepihak Tanpa Kompensasi
38 Orang Tewas, 9 Terdakwa Kasus Depo Pertamina Dituntut 4 Bulan Penjara
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 24 Juni 2024 - 11:00 WIB

Waduh…!!!, Perusahaan Daftar Hitam UI Menangkan Lelang di Kota Bekasi 

Senin, 24 Juni 2024 - 08:53 WIB

Soal Pembatalan Proyek PSEL, JNW: Bisa Aja Mantan Walikota Bekasi Ngelesnya!

Minggu, 23 Juni 2024 - 09:45 WIB

FKMPB: Peran Kepala Bidang di Dinas Kabupaten Bekasi Mandul  

Jumat, 21 Juni 2024 - 23:19 WIB

Bentuk Dinasti, LSM LIAR Desak Inspektorat Audit Desa Pantai Harapan Jaya

Jumat, 21 Juni 2024 - 13:51 WIB

Pj Walikota Bekasi Raden Gani Resmi Batalkan Proyek PSEL Kota Bekasi

Jumat, 21 Juni 2024 - 12:42 WIB

Harus Pulangi Rp4,7 Miliar, JNW: Proses Hukum Menanti Dispora Kota Bekasi     

Kamis, 20 Juni 2024 - 09:44 WIB

Menangkan Pemilihan Bupati Bekasi 2024, Gerindra, PKB dan Demokrat Bentuk Koalisi

Rabu, 19 Juni 2024 - 15:54 WIB

Material Belum Dibayar PT. MSA, 10 Subkon Pasar Jatiasih Datangi Pemkot Bekasi

Berita Terbaru

Gedung KPK

Berita Utama

Penyidikan Perkara Korupsi PT. PGN Terus Berkembang

Senin, 24 Jun 2024 - 13:53 WIB