BERITA SUKABUMI – Aliansi Masyarakat Kota Sukabumi (AMKS), mendatangi Kantor DPRD Kota Sukabumi meminta DPRD mengulirkan ‘hak angket’ untuk menindaklanjuti rekomendasi yang dinilai diabaikan pihak eksekutif.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi dalam Paripurna, telah mengeluarkan rekomendasi untuk menunda dan menghentikan program wakaf yang digulirkan Walikota Sukabumi, Ayep Zaki.
Kaitan hal itu, Juru bicara (Jubir) Aliansi Masyarakat Kota Sukabumi, Anggi Fauzi menegaskan, bahwa persoalan wakaf ini bukan pada penolakannya, melainkan pada tata kelola yang dinilai bermasalah.
Pihaknya, kata Anggi, sudah menyampaikan aspirasinya bersama dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Sukabumi pada Senin 8 September 2025.
“Persoalan wakaf yang kontroversial saya rasa ini perlu mendengar pandangan DPRD, khususnya Bapemperda yang pernah merekomendasikan dalam draf RPJMD agar penundaan dilakukan sampai ada aturan jelas,” jelas Anggi, Selasa (9/9/2025).
“Tapi nyatanya, sampai hari ini rekomendasi DPRD itu tidak diindahkan oleh pihak eksekutif,” sambungnya kecewa.
Menurut Anggi, perjanjian kerjasama antara YPPDB dengan Pemerintah Kota Sukabumi tidak memiliki dasar hukum yang kuat baik dalam Peraturan Walikota (Perwal) maupun Peraturan Daerah (Perda).
Kendati demikian, lanjut Anggi, program wakaf terus berjalan bahkan disosialisasikan kepada publik. Bahkan sampai ke tingkat RT.
“Ini lembaga Negara, tentu harus berdasarkan regulasi dan turunan hukum yang jelas. Apalagi sudah masuk ke RPJMD, seharusnya ada Payung Hukum yang kokoh, bukan sekadar kepentingan individu,” sindirnya.
Diungkap Anggi, bahwa perjanjian kerjasama antara YPPDB dengan Pemerintah Kota Sukabumi, terdapat dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang tinggi dan melekat dengan Ayep Zaki.
“Bicara KKN ini adanya pengakuan Ayep Zaki sudah memundurkan diri dari struktur FKDB, tapi personalnya pendiri dan tercatat di Notaris dan jelas strukturnya dan menjadi Dewan Pembina,” ucapnya.
Bahkan, kata Anggi bisa dilihat Undang-Undang (UU) Korporasi yang mana ini Yayasan. Jika dikaji lebih detail ditemukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ini bisa ke Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Jangan sampai, tambah Anggi, ada pemikiran liar di masyarakat jeruk makan jeruk. Ini program Kota Sukabumi yang dijalankan oleh Yayasan yang erat keterkaitannya dengan Walikota secara personal.
“Maka dari pada itu kita Aliansi Masyarakat Kota Sukabumi mendesak DPRD agar bisa mengunakan hak angketnya agar ada kejelasan dan tidak terus menerus menjadi polemik agar kita masyarakat menjadi nyaman dan merasa aman ketika berwakaf,” pungkasnya. (Eka Lesmana)
