IMI Desak KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek di Kementerian Perhubungan

- Jurnalis

Sabtu, 11 Januari 2025 - 11:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Aksi Insan Muda Indonesia di KPK

Aksi Insan Muda Indonesia di KPK

BERITA JAKARTA – Dalam beberapa tahun belakangan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), terutama Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) banyak mendapat sorotan negatif dari kalangan publik.

Hal itu, dikatakan Kordintor Aksi Insan Muda Indonesia (IMI), Ryansyah yang mengatakan, bahwa lembaga ini paling banyak ditemukan indikasi adanya skandal korupsi.

“Sejumlah dugaan kasus korupsi yang terjadi di Kemenhub sepatutnya menjadi lampu kuning bagi Presiden Prabowo Subianto,” tegasnya kepada Matafakta.com, Sabtu (11/1/2025).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Ryansah, kasus-kasus ini merupakan warisan dari pemerintahan terdahulu, salah satunya akibat longgarnya pengawasan dari pejabat Kemenhub itu sendiri.

“Tentunya hal ini perluh mendapat atensi khusus dari Menhub yang baru di Kabinet Merah Putih untuk membersihkan yang tidak berkompeten dalam menjalankan tugas sebagaimana mestinya, demi membuat kepercayaan publik dan menjaga nama baik instansi,” ujarnya.

Skandal itu, kembali tercium dalam proyek pembangunan jalur ganda kereta api Kiaracondong–Cicalengka tahap II. Anggaran proyek dari Kemenhub melalui Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp585 miliar.

“Proyek tersebut dikerjakan PT. Yasapola Remaja, PT. Istana Putra Agung (IPA) dan PT. Yashilla Eka Karya terindikasi adanya potensi pemberian suap, pengaturan pemenang lelang, dan penyalahgunaan wewenang,” ungkapnya.

Dikatakan Ryansah, Industri Kereta Api yang dimana merupakan Industri yang digunakan oleh masyarakat banyak, kalau dalam proses pengadaan saja sudah terjadi praktik koruptif.

Baca Juga :  KOMPI Indonesia Bakal Gelar Aksi Besar-Besaran Soal Pagar Laut Ilegal

“Publik menduga kualitas industri Kereta Api kita sangat membahayakan, karena ini menyangkut dengan keselamatan,” imbuhnya.

Seharusnya, kata Ryansah, berdasarkan temuan ini, KPK, Mabes Polri dan Kejaksaan Agung bisa menjadikan ini sebagai dasar untuk memanggil dan memeriksa oknum-oknum yang terlibat dalam dugaan kongkalikong tersebut.

“Supaya persoalan ini tidak hanya sampai di batangnya saja, tetapi juga harus sampai ke akar-akarnya,” ucap Ryansah.

Maka dari itu, lanjut Ryansah, kami dari Insan Muda Indonesia (IMI) menekankan dan mendorong Kemenhub agar dapat bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengaudit anggaran dari proyek tersebut.

“Mengingat nilai yang begitu fantastik, audit bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Selain itu, audit juga penting untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada instansi tersebut,” tuturnya.

Masih kata Ryansah, berdasarkan informasi yang kami peroleh, kalau pekerjaan proyek tersebut sebagian besar pekerjaan timbunan dengan menggunakan material batu limestone yang diduga kuat tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

“Kami juga menduga jika kedalam galian yang dilaksanakan oleh kontraktor tidak sesuai dengan yang direncanakan. Dan perluh di garis bawahi kalau proyek ini diduga milik PT. IPA. Sedangkan PT. Yasapola Remaja hanya bendera atau perusahaan yang di pinjam oleh pihak PT. IPA,” ungkap Ryansah lagi.

Baca Juga :  Dugaan Korupsi Naskah Akademik Mandek di Polda Metro Jaya

Kedua, tambah Ryansah, perusahan tersebut sudah seharusnya masuk dalam daftar blacklist dilingkungan Kemenhub, namun anehnya perusahan-perusahan tersebut, masih mendapatkan tender padahal mempunyai catatan buruk di lingkungan Kemenhub.

“Kami menduga kuat adanya kongkalikong dan sarat kepentingan di balik penunjukkan pemenang tender pada perusahan-perusahan tersebut,” pungkasnya.

Tuntutan Insan Muda Indonesia (IMI)

  1. Mendesak KPK, Kejagung dan Bareskrim Polri melakukan audit investigasi terkait dugaan kongkalikong dalam proyek pembangunan jalur ganda kereta api Kiaracondong–Cicalengka tahap II.
  2. Panggil dan periksa Kepala BTP Bandung, Pejabat Pembuat Komitmen, Direktur Utama PT Yasapola Remaja dan Direktur Utama PT IPA terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan pengaturan pemenang lelang pada proyek Kiaracondong–Cicalengka tahap II.
  3. Meminta Menhub bersih-bersih dan evaluasi pejabat di Ditjen Perkeretaapain terutama di BTP Bandung yang diduga banyak adanya kontraktor titipan para pejabat tinggi kemenhub.
  4. Mendesak Menhub blacklist PT. Yasapola Remaja dan PT. Istana Putra Agung (IPA) dari daftar list tender di Kemenhub dan usut tuntas indikasi pinjam bendera antara PT. Yasapola Remaja dan PT. IPA.

Pewarta: Sofyan

Berita Terkait

KOMPI Indonesia Bakal Gelar Aksi Besar-Besaran Soal Pagar Laut Ilegal
Ali Hanafia Lijaya Disebut Dalam Polemik Pemagaran Laut 30 KM
Presiden Optimalkan Peran Satgas Tata Kelola Industri Kelapa Sawit
Tim Intelijen Kejati Jakarta Tangkap Terpidana Penipuan
AKHERA: Kesaksian Eks Penyidik KPK Meyakini Polda Metro Jaya
Meski Kecipratan Suap Ketua PN Surabaya Tak Jadi Tersangka
Kecewa Vonis Helena Lim, Kejagung Ajukan Banding Kasus Timah
Ibu Ronald Tannur dan Pengacara Penyuap Hakim PN Surabaya Segera Diadili
Berita ini 28 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 11 Januari 2025 - 16:22 WIB

KOMPI Indonesia Bakal Gelar Aksi Besar-Besaran Soal Pagar Laut Ilegal

Sabtu, 11 Januari 2025 - 14:24 WIB

Ali Hanafia Lijaya Disebut Dalam Polemik Pemagaran Laut 30 KM

Sabtu, 11 Januari 2025 - 11:15 WIB

IMI Desak KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek di Kementerian Perhubungan

Sabtu, 11 Januari 2025 - 10:41 WIB

Presiden Optimalkan Peran Satgas Tata Kelola Industri Kelapa Sawit

Jumat, 10 Januari 2025 - 16:42 WIB

Tim Intelijen Kejati Jakarta Tangkap Terpidana Penipuan

Berita Terbaru

Foto: Ali Hanafia Lijaya

Berita Utama

Ali Hanafia Lijaya Disebut Dalam Polemik Pemagaran Laut 30 KM

Sabtu, 11 Jan 2025 - 14:24 WIB

Aksi Insan Muda Indonesia di KPK

Berita Utama

IMI Desak KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek di Kementerian Perhubungan

Sabtu, 11 Jan 2025 - 11:15 WIB

Sekjen Mata Hukum, Mukhsin Nasir

Berita Utama

Presiden Optimalkan Peran Satgas Tata Kelola Industri Kelapa Sawit

Sabtu, 11 Jan 2025 - 10:41 WIB

Terpidana Penipuan FS

Berita Utama

Tim Intelijen Kejati Jakarta Tangkap Terpidana Penipuan

Jumat, 10 Jan 2025 - 16:42 WIB