Front Majukan Daerah: Sudah Tepat Ketua DPD RI Tak Menerima Penghargaan Negara

BERITA JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tahun 2024, memberikan gelar tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Republik Indonesia kepada 64 tokoh dalam upacara yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu 14 Agustus 2024.

Para penerima anugerah itu berasal dari berbagai kalangan mulai Menteri, Wakil Menteri KIM, Pejabat Lembaga Tinggi Negara, Pejabat Pimpinan Lembaga Pemerintah dan Non-Kementerian, Petinggi TNI dan Polri serta WNI, dengan Latar belakang Profesi dan Budayawan.

Penganugerahan itu, termasuk Medali Kepeloporan, Bintang Republik Indonesia Utama, Bintang Mahaputera, Bintang Jasa dan Bintang Budaya Parama Dharma.

Keputusan penganugerahan ini didasarkan pada Keputusan Presiden (Kepres) Republik Indonesia Nomor: 103, 104, 105, 106, 107, dan 108/TK/Tahun 2024 yang ditetapkan di Jakarta.

Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI, Rudy Saladin, membacakan kutipan Keputusan Presiden yang menyatakan penganugerahan tanda kehormatan sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang diberikan langsung Presiden Jokowi.

Namun, diantara nama-nama penerima Anugerah Tanda Bintang Jasa Kehormatan dari Negara tersebut, tidak terdapat nama La Nyalla Mahmud Mattalitti yang sudah 5 tahun memimpin Lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI).

Pertanyaan publik pun muncul kenapa La Nyala yang masih menjabat sebagai Ketua DPD-RI tidak ikut menerima peanugrahan dari Negara yang justeru Wakil Ketua DPD-RI, Sultan B Najamudin dan Nono Sampono yang dianugerahi Penghargaan Negara.

Salah satu pertanyaan itu, apakah karena faktor La Nyalla pernah 7 bulan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) dengan tuduhan kasus korupsi yang menjadi dasar pertimbangan Negara, tidak bisa memberikan penghargaan kepada La Nyalla.

Kaitan hal tersebut, Aktivis Front Majukan Daerah, Heru Purwoko menyebut, dengan label eks Narapidana pada La Nyalla merupakan pertimbangan utama Negara tidak bisa memberikan Tanda Jasa ataupun Tanda Kehormatan.

“Karena ketika penghargaan Negara tersebut diberikan kepada La Nyalla akan menimbulkan  polemik di masyarakat dan menimbulkan masalah dikemudian hari,” terang Heru kepada Matafakta.com, Selasa (20/8/2024).

Untuk itu, Front Majukan Daerah menilai, sudah sangatlah tepat tidak diberikannya gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Republik Indonesia ditahun 2024 kepada La Nyalla.

Masyarakat yang tergabung dalam Front Majukan Daerah meminta kepada La Nyalla Mahmud Mattalitti untuk bersikap bijak dan intropeksi diri atas tidak diberikannya Tanda Jasa ataupun Tanda Kehormatan kepada dirinya dari Negara.

Sebab, kata Heru, dalam Undang-Undang (UU) Nomor: 20 Tahun 2009, sudah sangat jelas dijabarkan secara detail jenis-jenis Tanda Bintang Kehormatan hingga ketentuan bagi penerima penghargaan tersebut di Pasal 25 dan Pasal 26.

“Pada intinya, memiliki integritas moral dan keteladanan, berjasa terhadap bangsa dan Negara, berkelakuan baik dan tidak  pernah  dipidana  penjara  berdasarkan  putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,” pungkas Heru.

Ini Daftar Penerima Tanda Kehormatan

Medali Kepeloporan

Surya Dharma Paloh

Bintang Republik Indonesia Utama

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

Bintang Mahaputera Adipradana

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto

Mantan Panglima TNI (Purn) Jenderal Andika Perkasa

Mantan Panglima TNI (Purn) Laksamana Yudo Margono

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad

Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel

Menteri BUMN Erick Thohir

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita

Menteri ESDM Arifin Tasrif

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Abdul Halim Iskandar

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Puspayoga

Jaksa Agung ST Burhanuddin

Anggota Wantimpres Muhammad Luthfi Al Yahya

Anggota Wantimpres Putri Kus Wisnu Wardani

Gubernur Lemhanas Agus Widjojo

Bintang Mahaputera Utama

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin

Menteri Sosial Tri Rismaharini

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono

Mantan KSAD (Purn) Jenderal Dudung Abdurachman

Mantan KSAU Marsekal (Purn) Fadjar Prasetyo

Bintang Mahaputera Pratama

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi

Bintang Mahaputera Nararya

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat

Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono

Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono

Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo

Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia Sri Woerjaningsih

Peneliti Ahli Utama BRIN Yohanes Purwanto

Bintang Mahaputera

Mantan Kapolri (Purn) Jenderal Idham Azis

Bintang Jasa Utama

Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto

Anggota Wantimpres Gandi Sulistiyanto

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga

Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Herliani Tanoesoedibjo

Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo

Kepala BP2MI 2014-2019 Nusron Wahid

CEO dan Founder PT DCI Indonesia TBK Otto Toto Sugiri

Bintang Jasa Pratama

Wakil Menteri Pertahanan Herindra

Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Nugraha Mansury

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono

Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi

Ketua Dokter Kepresidenan 2016-2020 Abdul Aziz Rani

Stafsus Presiden Arif Budimanta

Bintang Budaya Parama Dharma

Alm KH Ali Manshur Shiddiq

Alm Djauhar Zaharsyah Fahrudin Roesli

Pewarta: Indra