Tunggak Kontribusi, Pemkot Bekasi Ambil Alih Pengelolaan Pasar Pondok Gede

- Jurnalis

Selasa, 23 April 2024 - 19:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemkot Bekasi Ambil Alih Pengelolaan Pasar Pondok Gede

Pemkot Bekasi Ambil Alih Pengelolaan Pasar Pondok Gede

BERITA BEKASI – Akhirnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mengambil alih pengelolaan Pasar Pondok Gede atau biasa disebut Atrium Pondok Gede (APG) pertanggal 23 April 2024.

Upaya pengambil alih pengelolaan Pasar Pondok Gede tersebut, ditengarai perjanjian yang dilanggar pihak pengelola APG kepada Pemkot Bekasi.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperin) Kota Bekasi, Robert Siagian mengatakan, pengambil alih pengelolaan Pasar Pondok Gede atas pelanggaran perjanjian kerja sama antara Pemkot Bekasi dengan PT. Kitita Alami Propertindo (PT. KAP).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Perjanjian Nomor: 07 Tahun 2005 dan Nomor: 021/KAP/PGB/MOA/SH/III/05, tentang Revitalisasi Pasar Pondok Gede Kota Bekasi Tanggal 21 Maret 2005 beserta Addendum yang menyertai,” terangnya.

Dikatakan Robert, sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini, PT. KAP memiliiki tunggakan kontribusi kepada Pemkot Bekasi sebesar Rp5 miliar lebih.

Selain itu, lanjut Robert, proses pengambilan alihan dan pemutusan kerjasama dengan PT. KAP, sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 19 Tahun 2016, tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Baca Juga :  LSI Rilis Survey Dimasa Tenang, AMPUH: Bawaslu Kota Bekasi Jangan Diam

“Pasal 236, mengatur apabila mitra BGS-BSG terlambat atau tidak membayar kontribusi tahunan sebanyak tiga kali berturut turut, maka Walikota dapat melakukan pengakhiran perjanjian BGS-BSG secara sepihak dan dilakukan secara tertulis,” jelasnya.

Dalam aturan itu, sambung Robert, juga mengatur bahwa pengakhiran BGS-BSG secara sepihak oleh Walikota dilaksanakan melalui tahapan yakni, tiga kali teguran.

“Atas dugaan wanprestasi yang dilakukan PT. KAP sebagaimana tersebut pada poin 1 diatas, Pemkot Bekasi telah menerbitkan,” tambahnya.

Robert merinci, adapun tahapan atau proses yang sudah ditempuh Pemkot Bekasi kepada PT. KAP mulai dari Surat Teguran I Nomor: 134.4/3457/SETDA.Ks tanggal 30 April 2021, Surat Teguran II Nomor: 134.4/4534/SETDA.Ks tanggal 17 Juni 2021 dan Surat Teguran III Nomor 134.4/6902/SETDA.Ks tanggal 17 September 2021.

“Berita acara hasil rapat pembahasan pengakhiran perjanjian kerja sama antara Pemkot Bekasi dengan PT. KAP, tertuang pada Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 100.3.7/Kep.591-KS/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023,” imbuhnya.

Baca Juga :  Soal Jabatan Kades Serang, Pemkab Bekasi Kangkangi Putusan Hukum

Masih kata Robert, Pemkot Bekasi telah merespon surat PT. KAP Nomor: 018/KAP-SB/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 perihal balasan atas surat pemberitahuan pengakhiran kerja sama melalui Surat Walikota Bekasi Nomor: 500.2.2/538/SETDA.Ks tanggal 10 Januari 2024.

“PT. KAP telah menerima keputusan Walikota Bekasi pada 21 Desember 2023, sehingga PT. KAP memiliki kesempatan untuk menyerahkan objek perjanjian dan hasil BGS terkait kepada Pemkot Bekasi,” tuturnya.

Paling lama, tambah Robert, 30 hari kerja setelah keputusan Walikota tersebut diterima pada tanggal 7 Februari 2024. Namun jika PT. KAP tidak menyerahkan sampai tenggat waktu tersebut, maka Pemkot Bekasi akan melakukan pengambil alihan secara langsung.

“Sesuai Surat Perintah Walikota Bekasi Nomor: 800.1.11.1/2343-Disdagperin tanggal 16 April 2024 akan dilaksanakan pengambil alihan aset Pasar Atrium Pondok Gede pada Selasa 23 April 2024,” tutupnya. (Dhendi)

Berita Terkait

LSI Rilis Survey Dimasa Tenang, AMPUH: Bawaslu Kota Bekasi Jangan Diam
Diterpa Isue Miring Tak Pengaruhi Elektabilitas Heri Koswara-Sholihin
Jelang Pencoblosan, Elektabilitas Heri Koswara-Sholihin Terus Meroket
Ini kata Terduga Pelaku Penganiaya Wartawan di Depan Gedung PWI Bekasi
Jelang 27 November, Panwascam Karang Bahagia Gelar Rakernis
Soal Kades Serang, JNW: Luar Biasa Pemkab Bekasi Ngelawan Putusan Pengadilan  
FKMPB: Siapa Bertanggung Jawab Soal ADD Desa Serang Ciksel?
FKMPB: Kekuasaan Bermain di Desa Sumberjaya dan Desa Serang Ciksel
Berita ini 330 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 25 November 2024 - 13:23 WIB

LSI Rilis Survey Dimasa Tenang, AMPUH: Bawaslu Kota Bekasi Jangan Diam

Sabtu, 23 November 2024 - 21:35 WIB

Diterpa Isue Miring Tak Pengaruhi Elektabilitas Heri Koswara-Sholihin

Sabtu, 23 November 2024 - 20:37 WIB

Jelang Pencoblosan, Elektabilitas Heri Koswara-Sholihin Terus Meroket

Sabtu, 23 November 2024 - 14:49 WIB

Ini kata Terduga Pelaku Penganiaya Wartawan di Depan Gedung PWI Bekasi

Jumat, 22 November 2024 - 11:36 WIB

Jelang 27 November, Panwascam Karang Bahagia Gelar Rakernis

Berita Terbaru

Ilustrasi

Berita Ekonomi

Emas Menguat, Perak Naik dan Minyak Menghadapi Titik Balik yang Kritis

Selasa, 26 Nov 2024 - 22:37 WIB

Suasana Persidangan

Hukum

Perkara PT. EEES, Kuasa Hukum Sebut David Saksi Bayaran

Selasa, 26 Nov 2024 - 22:29 WIB

Foto: Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar Bersama Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni

Berita Utama

Kapuspenkum Bantah Pemberitaan Soal Dugaan Alat Sadap

Selasa, 26 Nov 2024 - 22:12 WIB

Ilustrasi

Berita Utama

LAKSI Kecam Adanya Opini Liar Soal Netralitas Polri di Pilkada 2024

Selasa, 26 Nov 2024 - 21:15 WIB

Foto: Saat Investigasi ke Kantor PT. PSP Pemenang Proyek Rp950 Miliar Kejaksaan Agung

Berita Utama

JNW Sesalkan Kejagung “Bungkam” Soal Dugaan Proyek Fiktif

Selasa, 26 Nov 2024 - 20:55 WIB