BERITA JAKARTA – Masyarakat dan Pemuda Nusantara Merah Putih (AMPUH), Heru Purwoko meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memperhatikan mutasi rotasi pejabat memasuki jelang tahun politik khususnya bakal calon Petahana.
“Keputusan dari calon Petahana rawan berafiliasi politik dengan menyiapkan pondasinya berkaitan dengan kembalinya maju mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah,” terang Sekjen AMPUH, Heru Purwoko menanggapi Matafakta.com, Rabu (30/8/2023).
Sesuai informasi, kata Heru, Walikota Bekasi yang baru dilantik tengah gencar melakukan rotasi mutasi pejabat dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi, termasuk di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Dirut dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Patriot, Kota Bekasi.
“Masa jadi Walikota Definitif waktunya sebulanan, karena nanti cuti karena mau mencalonkan diri kembali menjadi Walikota Bekasi. Makanya langsung ngegas. Sekarang Eselon II nanti berikutnya kabarnya lanjut Eselon III dan IV,” ungkap Heru.
Heru mengatakan, meski tidak berprasangka buruk namun menurut informasi dan beberapa dari hasil pencarian informasi dan latarbelakang, semua rotasi mutasi yang dilakukan Kepala Daerah disinyalir gerbong pendukung jajaran ASN dan berlatarbelakang partai politik, termasuk keluarga dekat.
“Oleh karena itu, AMPUH minta Mendagri dan KASN bila perlu KPK ikut memantau rotasi mutasi di daerah khususnya Kepala Daerah yang bakal menjadi calon Petahana. Jangan sampai berimbas kepada kinerja dalam memberikan pelayanan masyarakat,” imbuhnya.
Heru menambahkan, hal ini umum dilakukan dan bukan hal yang baru bagi bakal calon Kepala Daerah yang Petahana atau Kepala Daerah yang kembali maju mencalonkan diri, sehingga jika dibiarkan akan menghasilkan konflik kepentingan yang berimbas kepada pelayanan masyarakat.
“Ini harus menjadi perhatian serius bagi Kementerian atau Lembaga terkait agar Pemilu menghasilan para pemimpin yang betul-betul bisa menjadi harapan masyarakat. Begitu juga penempatan calon PJ nantinya,” pungkasnya. (Dhendi)
