BERITA PALU – Meski hanya diikuti dua pasangan Cagub-Cawagub Sulawesi Tengah, yakni Hidayat Lamakarate-Bartholomeus Tandigala (1) dan Rusdi Mastura-Ma’mun Amir (2), kontestasi politik Pilgub Sulteng mendatang bakal seru. Pasalnya, dua paslon tersebut memiliki kekuatan pemenangan yang hampir sama.
Pertarungan head to head ini, bakal menarik perhatian publik sejagad Sulteng. Betapa tidak, kedua paslon memang benar-benar pilihan setelah melewati proses seleksi dan penetapan oleh KPU Sulteng. Keduanya diusung dan didukung partai politik yang ada. Hanya saja, dibanding Hidayat-Bartho, pasangan Rusdi-Ma’mun diusung lebih banyak parpol.
Ada 10 parpol pendukung Rusdi-Ma’mun, diantaranya, Partai NasDem, PKS, PKB, Hanura, Perindo, Golkar, PAN, PPP, Partai Demokrat, dan Partai Garuda. Sedang Hidayat-Bartho hanya diusung dua parpol besar, yakni Partai Gerindra dan PDI Perjuangan, ditambah PBB, PSI, PKPI, serta Partai Gelora.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jumlah mayoritas parpol pengusung tampaknya tidak menjamin paslon bisa menang. Mesin politik tidak menjadi penentu kemenangan. Indikasi ini tampak pada duet Hidayat-Bartho. Meskipun diusung parpol yang jumlah lebih kecil, namun terpantau jika elektabilitas paslon yang bertagline ‘HEBAT’ ini lebih tinggi dibanding Rusdi-Ma’mun.
Publik tampaknya merespon sangat positif pasangan HEBAT tersebut untuk memimpin Sulteng yang akan datang. Ini karena Hidayat-Bartho yang berlatarbelakang birokrat memang figur serta memiliki SDM (sumberdaya manusia) handal. Keduanya juga dianggap mampu mengakomodir berbagai kepentingan seluruh elemen masyarakat Sulteng.
Jabatan terakhir Hidayat adalah Sekprov Sulteng serta pernah menjabat Bupati dan Walikota. Bartho pun demikian, pernah menjabat Bupati dan jabatan eselon II lainnya. Tak salah, Gubernur Sulteng Longki Djanggola yang juga Ketua DPD Partai Gerindra, memaketkan keduanya. Longki, pada satu kesempatan, mengklaim Hidayat-Bartho bakal menang diatas 50 persen.
Khusus di daerah basis seperti di Parigi Moutung, Hidayat-Bartho diprediksi bakal jauh unggul. Juga di Poso, Morowali Utara, Luwuk, dan beberapa lainnya termasuk Palu, Sigi, serta Kabupaten Donggala. Bahkan di daerah nonbasis pun seperti di Kabupaten Tojo Una Una (Touna), pasangan HEBAT masih bersaing ketat dengan rivalnya, Rusdi-Ma’mun.
Pantauan Matafakta.com, dalam dua minggu terakhir, secara kasatmata beberapa daerah di Sulteng. Sejumlah warga yang ditemui berharap siapa pun yang terpilih nantinya dari dua paslon harus benar-benar menjadikan Provinsi Sulawesi Tengah lebih maju dari yang sekarang.
“Tentu harus ada perubahan ke arah yang lebih bagus, yang lebih positif, siapapun yang terpilih,” ujar salah seorang warga di Ampana, Touna, Kamis (22/10/2020).
Antusiasme masyarakat di daerah terhadap issu Pilgub tampaknya kurang dibanding issu pemilihan Bupati. Apalagi Touna sendiri kedepan juga akan menggelar Pilbup.
Menurut Analis Politik dari Forum Demokrasi Rakyat Nusantara (Fodernus), Roland Hutasoit mengatakan, harapan masyarakat terhadap setiap pemimpinnya yang baru memang selalu menghendaki adanya perubahan.
“Tentu perubahan yang positif, yang lebih baik. Dan harapan masyarakat itu ideal, tidak muluk-muluk,” kata Roland ketika dihubungi melalui telepon selularnya.
Persoalannya, kata Roland, bagaimana memenuhi harapan masyarakat itu. “Bagaimana solusinya ya kembali kepada pemimpinnya, Gubernurnya yang terpilih. Apa visi misi dan programnya. Tentu yang tidak kalah pentingnya bagaimana dukungan dari Pemerintah Pusat. Karena Pemda apalagi Pemprov juga membutuhkan APBN bukan hanya APBD,” jelasnya.
Untuk hal tersebut, Roland melihat pasangan Hidayat-Bartho lebih pas dan ideal jika masyarakat mempercayakan keduanya memimpin Sulteng lewat kontestasi Pilgub yang akan datang. Alasan dia, karena pasangan HEBAT tersebut diusung parpol yang sedang berkuasa yakni PDI Perjuangan (PDIP) dan Gerindra serta lainnya.
“Ujung-ujungnya urusannya ke Presiden Jokowi dan Kementerian atau lembaga negara lainnya. Usulan program kegiatan dari Provinsi bahkan daerah Kabupaten dan Kota apalagi yang membutuhkan penganggaran APBN, tidak bisa tidak larinya ke Pemerintah Pusat. Dan ini akan lebih mudah serta mulus lewat jaringan kekuasaan yang ada,” pungkas Roland. (Tom)
