BERITA SUKABUMI – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Sukabumi Raya, menggelar aksi mimbar rakyat di Tugu Adipura, Jalan R.E. Martadinata, Kota Sukabumi bertajuk “Pemimpin dan Birokrasi Negara Gagal”, Senin (15/6/2026).
GMNI DPC Sukabumi Raya menilai bahwa kondisi bangsa saat ini sedang menghadapi krisis multidimensi yang semakin mengkhawatirkan diantaranya, pelemahan nilai tukar rupiah, meningkatnya tekanan terhadap APBN, ancaman kenaikan harga energy.
Selain itu, tingginya angka pengangguran, lemahnya supremasi sipil serta berbagai persoalan tata kelola pemerintahan menjadi indikator bahwa Negara sedang mengalami kegagalan dalam menjalankan fungsi-fungsi dasarnya untuk melindungi dan mensejahterakan rakyat.
Menurut Kordinator aksi, Gilang Tri Buana mengungkapkan, dalam beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah terus mengalami tekanan yang berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi nasional.
“Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fondasi ekonomi Indonesia masih rentan terhadap gejolak global dan belum mampu membangun kemandirian ekonomi nasional sebagaimana yang dicita-citakan dalam amanat konstitusi,” ungkapnya.
Gilang melihat, hari ini rakyat dihadapkan pada kenyataan semakin mahalnya biaya hidup dan harga kebutuhan pokok yang terus meningkat. Ketergantungan terhadap impor, tekanan harga energi dunia serta potensi membengkaknya beban subsidi energi menjadi ancaman nyata terhadap daya beli masyarakat.
Kelompok masyarakat miskin dan kelas menengah menjadi pihak yang paling merasakan dampak dari situasi ini dan semakin kaburnya arah pembangunan nasional.
“Berbagai program strategis Pemerintah yang menyerap anggaran Negara dalam jumlah sangat besar hingga hari ini belum mampu menjawab persoalan mendasar rakyat seperti pengangguran, ketimpangan ekonomi, rendahnya kualitas pelayanan publik, serta krisis ekologis yang semakin meluas,” ujarnya.
Gilang berujar, GMNI menilai bahwa sejumlah program prioritas pemerintahan saat ini perlu dievaluasi secara menyeluruh dari aspek efektivitas, keberlanjutan fiskal, serta manfaat langsung yang diterima masyarakat.
Program-program unggulan yang membutuhkan pembiayaan sangat besar harus mampu dipertanggung jawabkan secara terbuka kepada rakyat.
“Salah satunya Program Makan Bergizi Gratis atau MBG, merupakan program yang memiliki tujuan positif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun, penggunaan anggaran yang sangat besar harus disertai dengan tata kelola yang transparan, pengawasan yang ketat serta indikator keberhasilan yang jelas,” ucapnya.
Gilang menegaskan, Pemerintah wajib memastikan bahwa program tersebut benar-benar mampu menjawab persoalan gizi, pendidikan dan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar menjadi proyek politik yang membebani keuangan Negara.
“Ditengah tekanan fiskal, meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan, serta tantangan ekonomi global yang semakin kompleks, pemerintah seharusnya memprioritaskan kebijakan yang mampu menciptakan lapangan kerja produktif, memperkuat industri nasional, meningkatkan produktivitas pertanian, memperluas akses pendidikan dan kesehatan serta memperkuat ekonomi kerakyatan,” ulasnya.
Dikatakan Gilang, Negara tidak boleh terjebak pada pembangunan yang hanya berorientasi pada proyek-proyek besar namun minim dampak terhadap kehidupan rakyat sehari-hari.
“Lebih jauh kami melihat gejala kemunduran demokrasi melalui menguatnya peran aparat dalam ruang-ruang sipil, melemahnya fungsi kontrol terhadap kekuasaan, serta maraknya praktik birokrasi yang tidak profesional. Situasi ini berpotensi menggerus prinsip Negara hukum dan cita-cita reformasi yang telah diperjuangkan oleh rakyat Indonesia selama puluhan tahun,” cetusnya.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan bangsa hari ini bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan juga persoalan kepemimpinan dan tata kelola Negara.
“Ketika birokrasi gagal menjalankan fungsinya secara efektif, ketika kebijakan publik tidak berpihak kepada rakyat dan ketika demokrasi semakin tergerus, maka yang menjadi korban adalah seluruh rakyat Indonesia,” jelasnya.
Atas dasar itu, tambah Gilang, GMNI DPC Sukabumi Raya menyelenggarakan mimbar rakyat sebagai ruang konsolidasi, pendidikan politik serta penyampaian aspirasi rakyat terhadap berbagai kebijakan Negara yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan publik.
TUNTUTAN GMNI DPC SUKABUMI RAYA
- Mendesak pemerintah segera menstabilkan nilai tukar rupiah dan menjaga daya beli masyarakat.
- Menolak segala bentuk kebijakan yang berpotensi menaikkan harga BBM dan kebutuhan pokok rakyat.
- Menolak dwifungsi POLRI maupun multifungsi TNI yang berpotensi mengancam demokrasi dan supremasi sipil.
- Mendesak reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk menghapus praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- Menuntut transparansi penggunaan APBN serta evaluasi menyeluruh terhadap programprogram strategis nasional yang membebani keuangan negara namun belum menunjukkan dampak signifikan bagi kesejahteraan rakyat
- Mendesak pemerintah melakukan evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan berbagai proyek strategis nasional berdasarkan prinsip efektivitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan fiskal.
- Mendesak pemerintah serius mengatasi pengangguran, kemiskinan, dan krisis ekologis yang semakin mengancam kehidupan rakyat.
- Menolak segala bentuk pelemahan demokrasi dan menuntut penguatan supremasi sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Mengembalikan orientasi pembangunan nasional pada amanat Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945 untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami percaya bahwa kritik merupakan bagian dari kecintaan terhadap bangsa.
“Oleh karena itu, Mimbar Rakyat bukan sekadar ruang protes, melainkan ruang perjuangan untuk mengembalikan arah pembangunan nasional agar benar-benar berpihak kepada rakyat Indonesia” pungkasnya. (Eka Lesmana)
