BERITA SUKABUMI – Perayaan Hari Jadi Kota Sukabumi ke-112 diwarnai aksi damai dari Forum Warga Cibeureum Bersatu di depan Gedung DPRD dan Balai Kota Sukabumi, Jawa Barat.
Massa menyuarakan protes terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum berjalan optimal dilapangan.
Dalam pantauan dilokasi, aksi berlangsung tertib dengan sejumlah warga menyampaikan aspirasi, terkait kualitas makanan yang diterima, khususnya oleh anak-anak sekolah.
Salah satu peserta aksi, Lilis (62), warga Ciandam, Kecamatan Cibeureum, mengungkapkan keluhan soal kondisi makanan yang dinilai tidak konsisten.
“Masalah MBG kan sembarangan. Kadang buahnya basi udah ngak bagus lah gitu. Kurang layak lah,” katanya, Rabu (1/4/2026).
“Kualitas MBG terkadang baik, namun di waktu lain justru menurun. Kesini-sininya bagus, ntar kesananya ngga bagus,” sambungnya.
Lilis juga menyoroti pengalaman cucunya yang duduk dibangku kelas 6 SD.
“Dilihat buahnya kurang bagus, lauknya juga nggak begitu. Untungnya cucu saya makan dulu di rumah pas dapat MBG ngak dimakan, dibuang aja, soalnya udah ngak begitu bagus,” ungkapnya.
Selain soal kualitas makanan, Lilis turut menyampaikan adanya kabar yang beredar dikalangan ibu-ibu, terkait dugaan praktik tidak transparan dalam pengelolaannya.
“Ibu-ibu lain dengernya begitu (dikorupsi) dapur ambil keuntungan lebih banyak. Kan dari atasnya bagus ya cuman sampe bawah asal-asalan,” katanya.
Meski demikian, Lilis menegaskan, bahwa aksi yang diikuti merupakan inisiatif pribadi sebagai bentuk kepedulian terhadap program tersebut. Ia berharap kualitas MBG ke depan bisa lebih terjamin.
Menanggapi aksi tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Rojab Asy’ari menilai kritik yang disampaikan masyarakat sebagai bagian dari evaluasi program MBG.
“Saya pikir ini adalah kado stimulus, setiap kritik, setiap protes ini menjadi energi makanya saya anggap kado,” ujarnya.
Rojab juga mengakui, bahwa sejumlah poin yang disampaikan massa merupakan kondisi nyata di lapangan. Menurutnya, program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi anak, tetapi juga harus mampu menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar.
“Yang disampaikan teman-teman Ormas CBD sebenarnya fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Pertama bahwa MBG ini yang memang tercantum, benar-benar untuk meningkatkan gizi anak. Kedua MBG ini harus bisa menumbuhkan perekonomian masyarakat sekitar,” katanya.
Menurut Rojab, aspirasi yang disampaikan juga berkaitan dengan pelaku usaha lokal yang merasa belum dilibatkan dalam program tersebut. Ia menyebut, ke depan komunikasi antara pihak terkait akan dibuka untuk mengakomodasi masukan.
Terkait dugaan makanan tidak layak, Rojab menegaskan, perlu adanya pembuktian secara teknis melalui mekanisme resmi.
“Ini memang harus dibuktikan, kita nanti ke Komisi terkait ya nanti Komisi III, karena banyak persoalan dilapangan. Jadi teknis kaitan dugaan seperti itu harus ada bukti hasil pemeriksaan, bukan katanya-katanya,” ujarnya.
Sementara itu, soal dugaan keterlibatan oknum Anggota DPRD dalam pengelolaan dapur MBG, Rojab menegaskan hal tersebut tidak diperbolehkan jika terbukti. Ia menyatakan, pihaknya siap membawa persoalan itu ke Badan Kehormatan DPRD.
“Iya saya sepakat kita harus digiring itu ke badan kehormatan kalau memang terbukti secara administratif Anggota Dewan itu tercantum dalam pengelolaan SPPG, iya (siapapun), karena tidak boleh Dewan punya seperti kaya gitu,” tegasnya.
Rojab menambahkan, sanksi terhadap pelanggaran akan ditentukan oleh Badan Kehormatan (BK) mulai dari teguran hingga pemberhentian, tergantung tingkat pelanggaran yang terbukti. (Eka Lesmana)
