Kritisi Spanduk, AMPUH: Benar, Sekalian Aja KPK Turun ke Kota Bekasi

- Jurnalis

Selasa, 23 Desember 2025 - 15:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Photo: Spanduk yang beredar dikalangan group whatsapp

Photo: Spanduk yang beredar dikalangan group whatsapp

BERITA BEKASI – Heboh dikalangan group whatsapp berbagi adanya foto spanduk yang terbentang bertagline “Jaga Walikota Bekasi Tolak KPK Obok-Obok Kota Bekasi”.

Namun sayangnya, foto spanduk yang baru tersebar dikalangan tertentu tersebut polos dan tidak menyebutkan lokasi dan keterangan sumber yang bertanggung jawab.

Menanggapi hal tersebut, Sekjen Aliansi Masyarakat dan Pemuda Nusantara Merah Putih (AMPUH), Heru Purwoko mengatakan, ada dua kemungkinan dari maksud spanduk tersebut.

“Pertama mungkin murni dari pendukung setia Walikota Bekasi yang tidak mau pimpinannya diobok-obok KPK,” terang Heru menanggapi Matafakta.com, Selasa (23/12/2025).

Kedua, sambung Heru, justru sebaliknya ada pihak yang ingin memanaskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk juga menarget Pemerintah Kota Bekasi.

“Ya, hanya dua itu makna dari spanduk yang sekarang heboh dikalangan group whastapp tertentu masih belum meluas. Ngak tahu itu foto dapat dari mana. Betul juga sekalian aja KPK turun,” tutur Heru.

Situasi ini, lanjut Heru, tentu termotifasi dari kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang menimpa Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, terkait ijon proyek Rp14,2 miliar.

“Persoalan ditingkat Pemerintah Daerah atau Pemda itu dari dulu tahun ke tahun ngak jauh dari masalah fee proyek, jual beli jabatan misalnya rotasi dan mutasi,” ujarnya.

Polanya, tambah Heru, tetap sama tinggal cara permainanya yang aman dan tidak kotor, sehingga tidak mudah terjerat oleh Aparat Penegak Hukum seperti KPK.

“Tinggal pola permainan dan strateginya aja. Bagi yang terkena OTT KPK seperti di Kabupaten Bekasi itu lagi apes aja,” pungkas Heru. (Roni Mahendra)

Berita Terkait

Tim-9 Limpahkan Berkas Eks Pemburu Koruptor Febrie Ardiansyah ke Penuntut Umum
Kasus TPPU Senilai Rp846 Miliar Febrie Adriansyah Segera Dilimpahkan
Apresiasi Kinerja KPK, AKHERA Ingatkan Kepastian Hukum dan Keadilan
Pegawai Kejaksaan RI Kelola BPA Diragukan
Peran Agung Winarno Tutupi Asal Usul Harta Makelar Kasus Zarof Ricar
Akankah BS Kembali Lolos di Kasus Ijon Proyek Jilid 2 Kabupaten Bekasi
AKHERA Apresiasi KPK Buka Ijon Proyek Jilid 2 Kabupaten Bekasi
Kasus WC Sultan Beny Sugiarto Saksi Ijon Proyek Mengantung di KPK

Berita Terkait

Jumat, 18 September 2026 - 11:56 WIB

Tim-9 Limpahkan Berkas Eks Pemburu Koruptor Febrie Ardiansyah ke Penuntut Umum

Selasa, 15 September 2026 - 19:20 WIB

Kasus TPPU Senilai Rp846 Miliar Febrie Adriansyah Segera Dilimpahkan

Selasa, 15 September 2026 - 18:41 WIB

Apresiasi Kinerja KPK, AKHERA Ingatkan Kepastian Hukum dan Keadilan

Senin, 14 September 2026 - 21:37 WIB

Pegawai Kejaksaan RI Kelola BPA Diragukan

Senin, 14 September 2026 - 16:33 WIB

Peran Agung Winarno Tutupi Asal Usul Harta Makelar Kasus Zarof Ricar

Berita Terbaru

Photo: Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli

Nasional

Menaker: KBJI 2026 Jadi Acuan Bersama Dunia Kerja

Jumat, 18 Sep 2026 - 19:41 WIB

Teks Photo: Puluhan PC PMII Saat Mengelar UNRAS Di Depan Kantor DLH Kota Sukabumi

Berita Daerah

Risiko Pengelolaan Sampah dan Anggaran DLH Kota Sukabumi

Jumat, 18 Sep 2026 - 19:30 WIB