BERITA SUKABUMI – Ketua Lintas Aktivis Sukabumi Gilang Gusmana menegaskan, seluruh dapur penyedia menu Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus mengantongi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).
Meski begitu, Gilang mengingatkan agar sertifikasi itu tidak hanya sebatas formalitas.
“SPPG harus punya SLHS, kabarnya nanti jadi syarat mutlak. Tetapi yang lebih penting sebenarnya kontrolnya, jangan sampai asal sertifikasi,” kata Gilang kepada awak media, Senin (6/10/2025).
Gilang menekankan, pentingnya sistem akreditasi serta pelatihan bagi para pekerja dapur SPPG dengan tujuannya agar menu yang disajikan benar-benar tinggi nutrisi dan bahan bakunya dipilih secara teliti.
“Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memang terdengar mulia, tapi jangan sampai cuma kenyang di spanduk, lapar di lapangan.
Banyak daerah, lanjut Gilang yang belum siap dan data penerima masih acak – acakan bahkan dapur pelaksana kadang asal jalan tanpa standar gizi yang jelas.
“Kalau benar mau menyehatkan rakyat, program ini harus transparan, melibatkan masyarakat lokal dan memastikan setiap rupiah anggaran tepat sasaran,” ujarnya.
Gilang mengungkapkan, bukan sekadar bagi nasi dalam foodtray, tapi membangun kemandirian pangan dan keadilan gizi.
“Rakyat nggak butuh program pencitraan, tapi program yang benar-benar memberi dampak,” imbuhnya.
“Akhir-akhir ini banyak peristiwa di beberapa daerah terjadi keracunan masal akibat kelalaian dan tidak patuh terhadap SOP yang susah di tetapkan,” tambahnya.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) jangan cuma jadi proyek bagi-bagi nasi tanpa standar. Fakta dilapangan, banyak dapur pelaksana belum punya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Artinya, sambung Gilang, secara hukum dan kesehatan, belum layak produksi makanan massal.
“Ironis, program yang digadang-gadang untuk menyehatkan anak bangsa justru berisiko menyebar penyakit, karena abai terhadap standar kebersihan dan gizi,” ucapnya.
Gilang berujar, kalau Pemerintah serius harusnya SLHS dijadikan syarat mutlak sebelum satu butir nasi keluar dari dapur MBG.
“Transparansi pengadaan, validasi penerima manfaat dan keterlibatan masyarakat lokal juga wajib diperkuat. Rakyat butuh gizi yang sehat, bukan proyek instan penuh seremonial,” pungkasnya. (Eka Lesmana)
