Halangi Penyidik KPK, LAKSI: Usut Tuntas Rekayasa Tim Penasehat Hukum SYL

- Jurnalis

Kamis, 5 Oktober 2023 - 22:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LAKSI

LAKSI

BERITA JAKARTA – Kasus korupsi yang menjerat Syahrul Yasin Limpo (SYL), Kasdi Subagyono dan Muhammad Hatta ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun lalu. Ketiganya, dijerat dengan pasal berlapis.

Mereka, SYL, Kasdi dan Hatta diduga telah melakukan pemerasan dalam jabatan, gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

SYL diduga memanfaatkan jabatannya untuk meminta setoran dari bawahannya. Uang yang disetorkan ke SYL didapat dari memeras pegawai yang level jabatannya lebih rendah.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain itu, diduga ada aliran dana untuk setoran yang didapatkan dari mengutip uang proyek dan nilai yang di setorkan itu ratusan hingga miliaran rupiah.

Terbaru, KPK telah berhasil menemukan serpihan kertas yang diwadahi karung di Gedung Kementerian Pertanian (Kementan).

Kertas tersebut, merupakan dokumen transaksi yang menjadi bukti dari mana saja uang setoran itu didapatkan.

KPK juga  berhasil temukan dokumen penting yang berkaitan dengan pengungkapan perkara korupsi SYL.

Informasi yang beredar di media bahwa dokumen tersebut dibuat dan dirancang oleh tiga mantan pegiat antikorupsi.

Diduga, mereka adalah mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, mantan pegawai Biro Hukum KPK Rasamala Aritonang dan mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz.

Baca Juga :  Dipastikan Lolos, KEMAH Indonesia Ucapkan Selamat Kepada Ananda Tohpati

Isinya diduga adalah olahan dari hasil penyelidikan KPK atas kasus hukum SYL, tetapi menyaru sebagai draf legal opinion alias pendapat hukum.

Dokumen tebal itu juga ditemukan dirumah dua tersangka lainnya, yaitu Sekjen Kementan, Kasdi Subagyono dan Direktur Alat Pertanian Kementan, Muhammad Hatta.

Data ilegal diramu-ramu supaya jadi exit plan dari kasus korupsi sebagai cara untuk menghindari proses penyidikan yang tengah dilakukan KPK terhadap para pelaku korupsi.

Sehingga ini dapat di kategorikan sebagai salah satu trik untuk menghindari atau merintangi proses hukum yang sedang di lakukan oleh KPK.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI), Azmi Hidzaqi mendesak KPK mesti mengusut tuntas adanya temuan dokumen tersebut.

“Temuan dokumen ini diduga sengaja dibuat tim penasehat hukum SYL yang di khawatirkan berpotensi mengganggu jalannya proses hukum tersebut,” kata Azmi kepada Matafakta.com, Kamis (5/10/2023).

Intinya, sambung Azmi, pembuat dokumen ini perlu diungkap secara gamblang dan transparan, sehingga tidak menjadi presiden buruk kedepan dalam penagakkan hukum.

Baca Juga :  Jaksa KPK Sebut Dugaan Uang Hasil Pemerasan SYL Sebesar Rp44,5 Miliar

“Semestinya penasehat hukum tidak boleh menggunakan trik agar dapat lolos jeratan hukum yang tengah  di perikssa KPK,” ulasnya.

“Jangan sampai tim hukum yang mestinya menjadi penegak hukum tetapi berubah mengakali hukum demi kepentingan pelaku korupsi,” tambahnya.

Dikatakan Azmi, adanya modus pelaku korupsi untuk merintangi proses hukum dengan menggunakan kuasa hukum untuk melindungi pelaku korupsi.

“Acap kali penasihat hukum digunakan pelaku korupsi sebagai tameng untuk menutupi kejahatan sebenarnya,” ujar Azmi.

Kuasa hukum berfungsi melepaskan jerat hukum pelaku kejahatan dengan dasar-dasar hukum sah, bukan malah melindungi pelaku dengan berusaha merintangi proses hukum yang sedang berlangsung.

Oleh sebab itu, lanjut Azmi, pihaknya mendukung KPK agar berani menjangkau oknum yang dianggap menghambat penanganan sebuah perkara, baik langsung maupun tak langsung.

Segala tindakan, tambah Azmi yang mengancam keberadaan KPK harus segera ditindak dengan aturan obstruction of justice.

“Jika KPK tak bertindak cepat menyelesaikan persoalan ini sudah barang tentu perlawanan balik dari koruptor akan semakin kencang,” pungkas Azmi. (Indra)

Berita Terkait

Soal Halte Sultan, PMII Kota Bekasi Pertanyakan Kinerja Kejari Kota Bekasi
Gelapkan TPP Rp1 Miliar, Kejati Pabar Tahan Kadis Trasmigrasi dan Tenaga Kerja
Industry Terbesar Asia, Mbah Goen: Kabupaten Bekasi Hanya Jadi Asbak Pengusaha
Dipastikan Lolos, KEMAH Indonesia Ucapkan Selamat Kepada Ananda Tohpati
LQ Pertanyakan Kepastian Hukum Dalam Perkara Pidana Guru Besar IPB
Jaksa KPK Sebut Dugaan Uang Hasil Pemerasan SYL Sebesar Rp44,5 Miliar
Gugatan Ditolak, Kuasa Hukum Bakal Laporkan Hakim Delta Tamtama ke KY
Cabang LQ Indonesia Law Firm Kembali Hadir di Kembangan Jakarta Barat
Berita ini 19 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 29 Februari 2024 - 15:39 WIB

Ini Gagasan Gunawan SNIPER Untuk Meningkatkan PAD Kabupaten Bekasi

Rabu, 21 Februari 2024 - 08:18 WIB

Larang dan Usir Warga, LIAR Segera Laporkan PPK Cibitung ke Bawaslu dan DKPP

Selasa, 20 Februari 2024 - 16:21 WIB

TMMD ke-119 Tahun 2024 di Desa Karang Mukti Kecamatan Karang Bahagia

Jumat, 16 Februari 2024 - 16:08 WIB

Heboh, Pemdes Sumberjaya Bekasi Sunat Uang OP Per-KPPS Rp510 Ribu  

Rabu, 14 Februari 2024 - 11:20 WIB

Darsum Caleg Demokrat Dapil 7 Kabupaten Bekasi Datangi TPS Bersama Anak & Istri

Rabu, 14 Februari 2024 - 01:08 WIB

Malam Pencoblosan, Sejumlah Caleg DPRD Kabupaten Bekasi Tebar Amplop

Selasa, 13 Februari 2024 - 12:17 WIB

Viral Serangan Fajar, Praktisi Hukum: Aturan Harus Tegak Demi Keadilan

Senin, 12 Februari 2024 - 14:53 WIB

Bocor Ajakan TKK Dukung Tri Adhianto Lolos Jadi Walikota Bekasi   

Berita Terbaru