BERITA JAKARTA – Penerapan hukum yang keliru justru akan berdampak pada hasil keputusan kurang tepat. Hal itu, diungkapkan Advokat Hartono Tanuwidjaja, SH, MH, MSI, BCL kuasa hukum, PPH (Paviter Prem Harjani) seorang pengusaha Jakarta yang merasa dizholimi penguasa (Kejaksaan Agung) RI.
Kepada wartawa Hartono mengatakan, kliennya PPH sudah melayangkan surat memohon perlindungan hukum kepada Ketua Mahkama Agung (MA) RI, karena merasa dizolimi penguasa yakni, Kejaksaan Agung (Kejagung) RI terkait kasus PT. Jiwasraya.
“Pemohon dalam suratnya yang kita sampaikan beberapa waktu lalu antara lain meminta, Ketua Mahkamah Agung agar berkenan untuk menjaga keadilan bagi dirinya,” kata Hartono, Jumat (3/9/2021).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dikatakan Hartono, PPH merupakan salah seorang nasabah investor yang sejak tahun 2011, aktif melakukan transaksi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, tanpa bermasalah atau melanggar hukum.
Diceritakan Hartono, pada 17 Desember 2020 PPH (Pemohon Keberatan) telah mengajukan upaya hukum berupa Permohonan Keberatan ke Pengadilan Tipikor Jakarta, terhadap putusan tindak pidana Korupsi Nomor: 29/Pid/Sus/TPK2020/PN.Jkt.St tanggal 26 Oktober 2020.
Perkara tersebut, terdftar dengan Nomor Register: 13/Pid.SUS./Keb/TPK/2020/PN.Jkt.Pst atas nama terdakwa, Benny Tjokro Saputro versus Kejaksaan Agung sebagai Termohon Kasasi, karena telah melakukan perbuatan melawan hukum.
“Melakukan pemblokiran, penyitaan dan perampasan harta benda milik pihak ketiga yang tidak ada kaitan hukum dan mempunyai kaitan apapun dengan terjadinya perbuatan Tipikor yang terjadi pada kurun waktu tahun 2008-2018,” jelas Hartono.
Secara khusus, kata Hartono, telah memblokir SID (Single Investor) atas nama PPH dengan kode SDD Nomor: 2007211804595. Secara khusus pula, telah menyita harta benda pihak ketiga milik Pemohon Kasasi sejumlah saham di rekening Sub Efek atas nama PPH berdasarkan penetapan sita Nomor: 99/Pen.Pid.Sus/TPK/VV/2020/Pn.Jkt.Pst.
“Dengan sengaja merampas harta benda pihak ketiga atau kepunyaan Pemohon Kasasi yang berupa saham-saham di rekening Sub Efek atas nama PPH yang berada pada perusahaan Sekuritas PT. HN Korindo Sekuritas Indonesia dan terdaftar resmi di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
“Sebagaimana termuat dalam putusan Tipikor Nomor:29/Pid/SUS/TPK/2020/PN.Jkt.PSt. tanggal 26 Oktober 2020 atas nama, Benny Tjokro Saputro. Fakta keliru tersebut diatas, sudah amat jelas dan nyata merupakan tindakan atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Termohon Kasasi Kejaksaan Agung,” jelasnya.
Karena, lanjut Hartono pada proses penyidikan kasus dugaan Tipikor penyimpangan dalam penggelolaan keuangan dan Investasi pada PT. Asuransi Jiwasraya yang disidik Kejaksaan Agung, pernah pemohon Kasasi dipanggil dan diperiksa sebagai saksi serta dimintai keterangan sekaligus dimuat ke dalam Berita Acara Pemeriksan (BAP).
“Aneh bin ajaib, pada saat kasus Tipikor ini bergulir ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata Pemohon Kasasi tidak pernah dipanggil untuk memberikan keterangan di muka persidangan sebagai saksi oleh pihak Kejaksan Agung,” bebernya.
Tetapi keberadan harta benda pihak ketiga milik Pemohon Kasasi berupa saham saham di rekening Sub Efek pada PT. NH Korindo Sekuritas Indonesia sesuai dengan proses tahapannya telah dilakukan pemblokiran dan penyitaan yang selanjutnya dirampas Kejaksaan Agung, sehingga Termohon Kasasi praktis tidak dapat melakukan kalrifikasi.
“Kejaksan Agung tang telah keliru menuduh keberadan SID dan rekening Sub Efek atas nama Pemohon Kasasi diduga ada gubungan kaitan sebagai Nomimee atau terafiliasi Grop Investor dengan kegiatan transaksi Saham dengan tersangka Benny Tjokro Saputro di pasar modal atau bursa efek Indonesia,” pungkas Hartono. (Sofyan)
