BERITA JAKARTA – Pengamat politik Institute for Digital Democracy (IDD), Bambang Arianto, berharap pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Widodo) pada sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD RI, tidak hanya proyeksi setengah hati, Senin (16/8/2021) kemarin.
Dikatakan Bambang, dalam pidato kenegaraan Presiden Jokowi telah menyatakan akan fokus dalam penanganan pandemi Covid-19 dan tentu ini bisa membangun optimisme publik.
“Skema kebijakan yang disertai proyeksi sebagaimana disampaikan Presiden diharapkan tidak berhenti sebatas hanya pidato kenegaraan semata,” kata Bambang menanggapi kepada Matafakta.com, Rabu (18/8/2021).
Sebab, sambung Bambang, pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden akan menjadi wajah Pemerintah kedepan. Apakah Pemerintah benar-benar konsisten memahami persoalan riil rakyat ataukah hanya sekedar basa basi semata.
“Sebab rakyat sudah cukup tertekan dengan adanya pandemi Covid-19. Jangan lagi membebani rakyat dengan kebijakan setengah hati yang acapkali berubah-ubah,” ujar Bambang.
Sebab saat ini masyarakat Indonesia yang terdampak pandemi Covid-19 tentu membutuhkan pendekatan yang lebih konkret dan nyata.
Bambang berharap, isi pidato Presiden harus segera direalisasikan. Presiden harus konsisten memenuhi janjinya dalam penanganan pandemi Covid-19 ini. Sebut saja, kemarin Presiden pernah berjanji akan menurunkan harga tes PCR pada kisaran Rp 450-550 ribu.
Termasuk, lanjut Bambang, memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga obat hingga percepatan vaksinasi di seluruh wilayah Indonesia.
“Nah, janji ini harus segera direalisasikan secara konsisten. Sebab publik akan sangat menantikan apakah Pemerintah benar-benar serius menangangi pandemi Covid-19 atau tidak,” tegasnya.
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi harus memastikan bahwa semua Menteri, pejabat di bawah Presiden yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab dapat berjalan sesuai arahan Presiden.
Termasuk Presiden, tambah Bambang, harus memastikan bahwa dukungan dan sinergi antar lembaga negara dalam mensukseskan progam Pemerintah dalam penananganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi bisa sejalan dengan arahan Presiden.
“Dengan kata lain, tidak ada lagi pihak-pihak yang berjalan sesuka hatinya. Sehingga, tidak ada lagi kondisi yang bertolak belakang antara kebijakan dengan fakta dilapangan yang acap kali membuat rakyat kebingungan,” pungkasnya. (Sofyan/BE)
