BERITA JAKARTA – Dalam seminar yang digelar Universitas Paramadina bertema “Diplomacy’s Road in Palestine – Israel Peace Process” Prof. Didik J Rachbini usulkan pentingnya menilik upaya proses perdamaian Palestina – Israel melalui perspektif politik ekonomi. Kegiatan tersebut, berlangsung secara virtual, Sabtu 5 Juni 2021 kemarin.
Menurut Prof. Didik J Rachbini hal tersebut adanya keterkaitan antara kepentingan diplomasi ekonomi Indonesia dan posisi strategis Indonesia dalam perdamaian konflik Palestina – Israel.
“Adanya ikatan antara diplomasi ekonomi Indonesia dan posisi strategis Indonesia dalam perdamaian Palestina – Israel,” katanya.
Lebih lanjut Didik menjelaskan, perlu adanya pendekatan economic diplomacy dan sangat penting dalam upaya proses perdamaian Palestina – Israel.
Menurutnya, naik turunnya diplomasi, konsekuensi putus atau tidak, diplomasi Indonesia dalam isu Israel, tidak mempengaruhi kondisi kebijakan ekonomi atau magnitude ekonomi Indonesia.
Didik mengatakan, dalam hal ini Indonesia berdiplomasi dalam konteks konflik Palestina – Israel dalam rangka menjalankan amanat UUD 1945 bahwa penjajahan di muka bumi harus dihapuskan.
“Perlu adanya pendekatan economic diplomacy, karena sangat penting dalam upaya proses perdamaian Palestina – Israel, ini dilakukan dalam menjalankan amanat UUD 1945 bahwa penjajahan harus dihapuskan,” lanjutnya.
Sementara, Prof. Makarim Wibisono dalam seminar tersebut memaparkan secara komprehensif dan holistik tentang akar konflik dan perkembangan terkini dan tahapan perjalanan upaya proses perdamaian Palestina – Israel, termasuk khususnya posisi dan peran Indonesia.
Bagi Indonesia, isu Palestina memiliki keterikatan sejarah yang kuat diawal perjuangan pengakuan kedaulatan, termasuk inisiatif Declaration Palestine dalam Konferensi Asia Afrika yang digagas Indonesia tahun 1955.
Menurutnya, upaya diplomasi Indonesia telah dilakukan baik melalui jalur mekanisme bilateral maupun multilateral.
“Upaya diplomasi Indonesia telah dilakukan baik melalui jalur mekanisme bilateral maupun multilateral,” jelas Makarim.
Sedangkan menurut Shiskha Prabawaningtyas, kebijakan luar negeri Indonesia tentang Palestina merupakan salah contoh studi kasus isu yang menunjukkan adanya keterkaitan antara isu internasional dan nasional.
Karena, sambung Shiskha, selalu menimbulkan dinamika dalam diskursi publik domestic terkait pilihan kebijakan yang akan dilaksanakan terkait peran Indonesia dalam keterlibatan menciptakan perdamaian dunia.
“Salah contoh studi kasus isu yang menunjukkan adanya keterkaitan antara isu internasional dan nasional karena selalu menimbulkan dinamika dalam diskursi publik domestik,” pungkas Shiskha. (Stave)
