BERITA SEMARANG – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas 1 Semarang melaksanakan Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM tahun 2021, Rabu (10/2/2021).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Merdeka Lapas Semarang diikuti seluruh pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu, dan perwakilan staff Lapas Kelas I Semarang.
Kalapas Semarang, Dadi Mulyadi menyampaikan, kegiatan ini menindaklanjuti surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah bernomor: W13.OT 03.03 hal pedoman Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Zona Integritas menuju WBK- WBBM tahun 2021.
Menurut Dadi, dengan janji kinerja ini pihaknya membuat suatu komitmen untuk mendukung Satker yang menuju predikat WBK dan WBBM.
“Kita tadi sudah melakukan deklarasi yang disaksikan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah yang nantinya akan memberikan bimbingan, penyululuhan, arahan, dan pengawasan. Seandainya nantinya ada aduan-aduan yang harus diperbaiki, melalui ombudsman kita sangat perlukan sebagai vitamin bagi kita untuk melaksanakan kinerja yang lebih baik lagi dalam pelayanan publik,” ungkap Dadi.
Untuk mempersiapkan Lapas Semarang menuju WBK maupun WBBM, Dadi mengaku akan membentuk pokja pembagian tugas-tugas, dengan mengisi lembar kerja dan tugas pokok dan fungsi di barbagai layanan.
Sementara itu Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jateng, Siti Farida mengatakan, pihaknya melihat ada komitmen yang kuat dari Pimpinan Kemenkumham Jateng, termasuk Kalapas Semarang yang didukung oleh semua jajaran dan stakeholder.
“Karena perubahan-perubahan yang ada di dalam perlu didukung dari stake holder,” tandas Farida
Menurut Farida, komitmen dari Lapas Semarang sudah cukup kuat, mudah-mudahan ke depan bisa meraih predikat WBK maupun WBBM.
“Sudah ada progres, tinggal kekurangannya dimana, nanti semua jajaran bisa saling menguatkan semangat melayani dari jajaran tingkat bawah hingga atas,” tuturnya.
Pada kesempatan tersebut Ombudsman menekankan pentingnya aduan-aduan, karena pengaduan merupakan contoh kongrit dari pengawasan masyarakat kepada pelayanan publik sebagai penerima layanan. (Nining)
