BERITA JAKARTA – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, beserta Instansi Pemerintah dan seluruh stakeholders di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok menyelenggarakan Launching Sistem Monitoring Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jumat (11/12/2020) di Museum Maritim Indonesia, Jakarta Utara.
Hal ini sebagai bentuk penata kelolaan manajemen pelabuhan yang handal serta dalam rangka menumbuhkembangkan perekonomian melalui sektor perhubungan laut, diperlukan adanya koordinasi yang baik dari seluruh stakeholder yang dibuka Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan, Ir. R Agus H Purnomo secara virtual atau daring melalui zoom meeting.
Dalam sambutannya, Agus Purnomo menyampaikan bahwa tingkat produktivitas bongkar muat di Pelabuhan erat hubungannya dengan kemampuan sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan perlu adanya pengawasan dalam kegiatan bongkar muat dipelabuhan kuhususnya di Pelabuhan Tanjung Priok.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 32 dan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2014 Pasal 3 : Pelaksanaan Kegiatan Bongkar Muat dilaksanakan dengan menggunakan peralatan bongkar muat oleh tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan yang memiliki kompetensi yang ditunjukkan dengan bukti sertifikat,” kata Dirjen Hubla.
Dikatakannya, pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan nasional terbesar yang melayani bongkar muat barang, baik domestik maupun internasional, dimana untuk menunjang produktivitas tersebut diperlukan pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kerja bongkar muat tersebut.
“Beberapa hal yang dapat mempengaruhi produktivitas itu sendiri seperti sering terjadinya ketidaksesuaian antara data jumlah penggunaan TKBM secara administrasi dengan realisasi dilapangan serta tidak tersedianya data mengenai TKBM yang sedang bekerja,” jelas Agus.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama (Ka OP) Tanjung Priok, Capt Mugen S Sartoto menjelaskan, kegiatan pengawasan bongkar muat di pelabuhan menjadi tanggung jawab Kantor Otoritas Pelabuhan Utama (OP) Tanjung Priok, termasuk tentang tujuan launching sistem monitoring TKBM ini.
“Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok sebagai Penyelenggara Pelabuhan memiliki fungsi dan tanggung jawab dalam pengawasan Kegiatan Bongkar Muat di Pelabuhan Tanjung Priok, sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku,” ujar Capt Mugen.
Adapun Sistem Monitoring TKBM tersebut bertujuan untuk melakukan pengawasan kegiatan tenaga kerja bongkar muat yang bekerja di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok dengan memanfaatkan teknologi informasi, memuat database TKBM yang tersentralisasi, sehingga mampu memonitor keluar masuk TKBM ke lini 1 dan juga memudahkan pengguna jasa dalam hal ini Perusahaan Bongkar Muat untuk mengunakan TKBM.
“Manfaat dengan adanya Sistem Monitoring TKBM ini mampu meningkatkan kelancaran arus barang, meningkatkan keamanan dalam pelaksanaan kegiatan bongkar muat, meningkatkan performansi validasi tenaga kerja, serta sebagai media pembayaran yang valid terhadap kegiatan yang dilakukan oleh TKBM,” papar Ka OP.
Launching sistem ini sebagai bukti komitmen bersama Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan bersama dalam mewujudkan penyelengaraan dan pelayanan Pemerintah yang baik, dengan prinsip good governance bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Kami sangat mengapresiasi semua pihak yang telah bersinergi dalam kegiatan launching sistem monitoring ini.
Lebih lanjut, “SIMON TKBM ini adalah sebuah sistem yang dibangun bersama-sama antara Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok bekerja sama dengan PT. Pelindo II Cabang Tanjung Priok sebagai salah satu upaya untuk memberikan pelayanan prima dengan mempermudah pengguna jasa, dalam hal ini Perusahaan Bongkar Muat untuk menggunakan tenaga kerja bongkar muat.
Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut senantiasa berupaya untuk berperan serta dalam menumbuhkembangkan perekonomian melalui sektor perhubungan laut. Untuk itu, tentunya perlu diwujudkan dalam bentuk tata kelola manajemen pelabuhan yang handal, yang membutuhkan koordinasi yang baik dari seluruh stakeholder.
SIMON TKBM yang kita launching bersama pada hari ini, merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok selaku Penyelenggara Pelabuhan, yang memiliki fungsi dan tanggung jawab dalam pengawasan kegiatan Bongkar Muat di Pelabuhan Tanjung Priok, sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Sebagaimana kita ketahui bersama, Pelabuhan Tanjung Priok adalah Pelabuhan Nasional terbesar yang melayani kegiatan bongkar muat barang, baik domestik maupun internasional. Oleh karena itu, Pelabuhan Tanjung Priok dituntut untuk dapat memiliki tingkat produktivitas yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan di Pelabuhan.
Tingkat produktivitas ini tentunya berkaitan erat dengan kemampuan Sumber Daya Manusia yang melaksanakan kegiatan dimaksud, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 23 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahunb 2014 pasal 3.
Oleh karena itulah, untuk menunjang kelancaran dan produktivitas tersebut tentunya diperlukan pengawasan yang baik terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas, seperti misalnya sering terjadinya ketidaksesuaian antara data jumlah penggunaan TKBM secara realisasi di lapangan, serta tidak tersedianya data mengenai TKBM yang sedang bekerja.
Guna menjawab hal tersebutlah, Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok bekerja sama dengan PT. Pelindo II Cabang Tanjung Priok menggagas SIMON TKBM, yang bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan TKBM yang bekerja di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.
SIMON TKBM memuat database TKBM yang tersentralisasi sehingga mampu memonitor keluar masuk TKBM ke lini 1, yang secara otomatis juga memudahkan para pengguna jasa, dalam hal ini Perusahaan Bongkar Muat untuk menggunakan TKBM.
SIMON TKBM juga diharapkan mampu meningkatkan kelancaran arus barang, meningkatkan keamanan dalam pelaksanaan kegiatan bongkar muat, meningkatkan performansi validasi tenaga kerja, serta menjadi media pembayaran yang valid terhadap kegiatan yang dilakukan oleh TKBM.
Selain itu, SIMON TKBM diharapkan dapat membantu kelancaran pelayanan pada masa pandemi Covid-19 ini, di mana kita semua dituntut untuk memberikan pelayanan dengan wajib memenuhi protokol Kesehatan, sehingga dengan adanya SIMON TKBM sangat berguna sekali untuk mengurangi kontak fisik secara langsung.
Selain itu, saya juga menghimbau kepada seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut agar dapat mengadopsi dan mengimplementasikan hal serupa sesuai dengan karakteristik di masing-masing Pelabuhan.
Mari bersama kita tunjukkan langkah nyata dan bukti komitmen Instansi-Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan bersama dalam mewujudkan penyelengaraan dan pelayanan Pemerintah yang baik, dengan prinsip good governance bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
“Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Akhir kata, saya berharap dengan adanya SIMON TKBM di Pelabuhan Tanjung Priok ini dapat menghasilkan keluaran yang maksimal untuk menunjang kegiatan di Pelabuhan, dan ke depannya dapat dikembangkan dan diperbaharui sesuai kebutuhan, serta tentunya dapat memberikan manfaat untuk kita semua,” pungkasnya. (Dewi)
