BERITA JAKARTA – Jaksa Agung ST. Burhanuddin harus menjadi prioritas direshuffle oleh Jokowi dalam rencana Reshuffle Kabinet yang akan dilakukan Presiden dalam waktu dekat. Hal tersebut, ditegaskan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane.
Dikatakan, Neta, kenapa Jaksa Agung harus direshuffle, karena IPW menilai, Jaksa Agung sudah mengangkangi hukum, tidak patuh hukum dan tidak memberi kepastian hukum dalam kasus pembunuhan di Bengkulu yang diduga dilakukan, Novel Baswedan.
Diungkapkan, Neta, dalam butir dua putusan Majelis Pra Pradilan Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu Nomor: 02/PID.PRA/2016/PN Bengkulu 4 April 2019 dinyatakan, bahwa Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan No: B.03/N.7.10/Ep.1/02/2016 tertanggal 22 Februari 2016 yang dikeluarkan Kejaksaan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sehingga, dibutir 4 Majelis Pra Pradilan memerintahkan agar menyerahkan BAP No: 31/Pid.B/2016/PN Bengkulu atas nama terdakwa Novel bin Salim Baswedan kepada Ketua PN Bengkulu dan melanjutkan penuntutan perkara atas nama terdakwa, Novel bin Salim Baswedan,” jelas Neta kepada Matafakta.com, Senin (29/6/2020).
Namun, sambung Neta, putusan Majelis Pra Peradilan tidak digubris dan dilaksanakan Jaksa Agung. Sebagai pimpinan Kejaksaan, Jaksa Agung tidak memberikan contoh yang baik. Jika hal ini dibiarkan, kepastian hukum semakin hilang di negeri ini.
“Sikap, Jaksa Agung tersebut, tidak menghargai Majelis Hakim dan menunjukkan bahwa putusan Majelis Pra Pradilan bisa diabaikan. Jaksa Agung telah memberikan contoh yang tidak baik seakan pemerintahan Jokowi tidak patuh hukum. Untuk itulah IPW mendesak agar Jokowi segera mereshuffle Jaksa Agung ST Burhanddin bersama para menteri lainnya,” tegas Neta.
Selain Jaksa Agung, IPW menilai ada 12 Menteri lainnya yang harus direshuffle Jokowi. Presiden Jokowi jangan sekadar mengancam, tapi Reshuffle Kabinet harus segera dilakukan. Sebab Kabinet Presiden Jokowi semakin loyo dan tidak terarah, baik dalam upaya penegakan hukum, pembangunan sosial maupun ekonomi,” katanya.
“Misalnya, di saat Jokowi menyatakan listrik gratis di tengah pandemi Covid-19 terhadap pemakai golongan kecil, tapi listrik kelompok atas malah melonjak harganya. Jika dicermati, kasus listrik inikan sebuah tamparan yang memalukan Jokowi. Selain itu, disaat minyak dunia harganya melorot, tapi harga BBM Indonesia tetap stabil. Semua itukan menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah seakan tidak terarah,” ulasnya.
Jadi lanjut Neta, jika Pemerintah ingin berlari kencang seiring diterapkannya konsep New Normal, pergantian Kabinet harus dilakukan Jokowi. Konsep dan slogan New Normal hanya omong kosong belaka jika menteri – menteri Kabinet Jokowi tetap loyo.
“Harapan Jokowi akan ada terobosan baru di pemerintahan periode keduanya dengan dimunculkan anak anak muda milenial di Kabinet, ternyata gagal total. Tak ada satu pun terobosan baru dari para menteri Jokowi ditengah pandemi Covid 19,” sindirnya.
Semua, seakan ngumpet mengikuti “perintah di rumah saja”, padahal dalam kondisi pandemi Covid-19 Jokowi perlu pemikiran – pemikiran yang bisa membantunya dengan maksimal. Minimal membuat konsep terobosan di bidangnya masing – masing dan begitu wabah Covid-19, Kementeriannya bisa berlari kencang. Kini yang terjadi justru, jika tidak bersembunyi, para Menterinya justru membuat hal hal kontroversial yang memicu kegaduhan di tengah masyarakat.
Sebab itu, IPW melihat, selain Jaksa Agung, sedikitya ada 12 Menteri Jokowi yang patut kena reshuffle, yakni Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Seharusnya di tengah kegoyahan ekonomi global, Kemterian Koperasi dan UKM bisa berada di depan menggerakkan ekonomi rakyat lewat terobosan UKM.
Sementara, Menkumham yang membuat kegaduhan dengan melepaskan ribuan napi, Menpora dan Menteri Pariwisata tak terdengar suaranya, Menteri Perdagangan untuk mengatasi mafia perdagangan gula saja tak berdaya, Menaker mengijinkan TKA China masuk di tengah wabah pandemi Covid-19, Mensos tak mampu mengkoordinasikan bansos, Menteri Kominfo tak jelas kiprahnya ditengah kebingungan Jokowi menghadapi pademi Covid -19.
Menteri Perhubungan, tambah Neta, tak muncul selama pelarangan mudik bisa jadi karena persoalan kesehatan, Menteri Perindustrian tak terdengar kiprahnya, Menteri BUMN tidak jelas fungsi dan kontribusinya dalam membangun BUMN sebagai daya dukung ekonomi di tengah pademi Covid-19, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selalu memunculkan kontroversial yang memicu kegaduhan.
“Pademi Covid-19 ini, harus menjadi momentum bagi Jokowi untuk mengevaluasi para Menterinya, agar kedepan bersamaan dengan diterapkannya New Normal pemerintahan Jokowi bisa berlari kencang membangun negeri ini,” pungkasnya. (Usan)
