BERITA SEKADAU – Komisi III DPRD Kabupaten Sekadau adakan rapat kerja dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sekadau. Rapat ini berkaitan dengan pasca bencana alam bertempat diruang rapat Komisi DPRD Sekadau, Kalimantan Barat (Kalbar), Rabu (5/2/2020).
Rapat kerja dipimpin Ketua Komisi III, Hasan dan dihadiri Anggota Komisi III, Paulus Subarno, Muslimin, Herman, Yuhilda Harahap dan Y. Sabas.
Sebelum rapat kerja dengan BPBD, Komisi III juga rapat kerja dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sekadau terkait program kerja Kepala Dinas Pendidikan dan masalah tenaga Honorer.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kesempatan itu, Kepala Pelaksanaan BPBD Kabupaten Sekadau, Matius Jon menerangkan, bahwa bencana alam yang terjadi dibeberapa daerah di Kabupaten Sekadau adalah banjir dan tanah longsor.
Ia menyebut, kejadian bencana alam terbesar di Kabupaten Sekadau diantaranya, terjadi pada 6 Desember 2019 yakni banjir bandang di Pantok dan Meragun dengan kerugian miliaran rupiah.
“Ada 11 jembatan yang rusak, jalan terputus jaringan PDAM juga rusak, termasuk banjir ditempat lain,” kata Jon.
Dikatakan Matius Jon, pihak BPBD sudah turun kelapangan, bantuan juga sudah dikirimkan kepada para korban banjir.
“Terkait perbaikan kerusakan infrastruktur akibat bencana alam, kami tidak bisa lakukan. Karena kami tidak punya anggaran,” ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III mempertanyakan hal tersebut. Kenapa bisa tidak punya anggaran. Padahal, anggaran untuk tanggap darurat itu ada.
“Ini berkaitan dengan bencana, kita tidak tahu kapan bencana itu terjadi. Dana harus stanby. Dana kita ada,” kata Anggota Komisi III DPRD Sekadau, Yuhilda Harahap.
Namun demikian, ia meminta dalam penggunaan dana tanggap darurat ini harus berkoordinasi dengan Bupati dan pihak terkait.
Hal senada juga diungkapkan, Paulus Subarno bahwa terkait penggunaan anggaran supaya berkoordinasi dengan BPKAD. Subarno juga menanyakan apa program BPBD kedepan di tahun 2020 ini.
“Sehingga, jika ada yang perlu kami bantu kami sampaikan ke BPBD Provinsi dan nasional,” ujarnya.
Y. Sabas pun memberi saran kepada pihak BPBD terkait bagaimana antisipasi pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. “Bagaimana kesiapannya, itu yang sangat penting,” sarannya.
Begitu juga dengan Herman, ia mengutarakan hal yang sama dengan Anggota Komisi III lainnya. Herman apresiasi terhadap kinerja BPBD Selama ini. Walaupun penuh dengan kekurangan anggaran.
Demikian juga yang disampaikan Muslimin yang juga Anggota Komisi III DPRD Sekadau. (As)
Biro Kalimantan Barat
