BERITA JAKARTA – Aliansi Masyarakat dan Pemuda Nusantara Merah Putih (AMPUH) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi tender proyek pengadaan alat Intelejen di Kejaksaan Agung.
Pasalnya, belakangan terakhir dugaan korupsi pengadaan alat Intelijen pada Direktorat Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) sebesar Rp950 miliar itu, sudah menjadi konsumsi public. Terlebih lagi proyek ratusan miliar tersebut berada di markas pusat Korps Adhyaksa.
“Kalau benar latarbelakang ketiga perusahaan pemenang tender proyek ratusan miliar yakni, PT. MSE, PT. PSP dan PT. ABS merupakan persoalan serius yang harus segera diusut tuntas,” tegas Sekjen AMPUH, Heru Purwoko menaggapi Matafakta.com, Jumat (13/12/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Misalnya, lanjut Heru, PT. SME dengan latarbelakang kegiatannya mirip Toserba alias Toko Serba ada mulai dari pasta gigi, jasa cleaning servis, peralatan rumah tangga, fotografi, periklanan, bengkel mobil, kehumasan dan lain-lain.
“Inikan lelucon yang ngak lucu bagi perusahaan pemenang tender pengadaan peralatan informasi dengan peralatan Kontra Penyadapan Radio Frekuensi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp200 miliar. Kan ngak ada kompetensi khusus untuk itu,” jelasnya.
Selanjutnya, sambung Heru, PT. ABS yang kegiatannya mulai dari jual beli mobil bekas, reparasi mobil serta suku cadang, aksesoris mobil, event organizer (EO), periklanan, kehumasan fotografi dan masih banyak lagi bidang usaha yang digeluti PT. ABS.
“PT. ABS ini adalah pemenang tender Bidang Teknologi Pengamanan Kantor Kejaksaan Agung RI dianggaran yang sama tahun 2024 senilai Rp250 miliar. Ini juga apa iya perusahaan mokas memiliki kompetensi untuk pengadaan sekelas itu,” tuturnya.
Terakhir, kata Heru, PT. PSP pemenang lelang tender Pengadaan Peralatan Keamanan dan Investigasi Digital untuk Pengamanan dan Analisis Forensik sebesar Rp199,8 miliar tahun 2024 pada Badiklat Kejaksaan RI.
“PT. PSP yang berada di lantai 7 Apartemen Belleza Permata Hijau, Jakarta Selatan ini jelas, tidak memfokuskan pada bisnis informasi telekomunikasi melainkan menyewakan mobil, truk, bus dan sejenisnya. Ini hal serius yang segera diusut,” ulas Heru.
Jangan sampai, tambah Heru, reputasi Kejagung RI yang sudah mulai membaik dimata masyarakat dalam sepak terjangnya memberantas korupsi yang belakangan luar biasa telah membongkar kasus-kasus besar dirusak oleh segelintir oknum di Kejagung.
“Sesuai dengan pernyataan Jaksa Agung ST. Burhanudin bahwa tidak ada ampun bagi para pelaku korupsi. Kita meminta Pimpinan KPK yang baru tunjukan taring dengan usut proyek Intelijen di Kejagung yang bermasalah,” pungkas Heru. (Sofyan)
