BERITA BEKASI – Meski Kabupaten Bekasi dinobatkan sebagai Kawasan Industri terbesar se-Asia Tenggara dan wilayah penyangga Ibu Kota DKI Jakarta namun sayangnya tidak berpengaruh terhadap perkembangan dan kemajuan pendidikan.
Pasalnya, beredar hasil rapat Sekolah Dasar Negeri (SDN) 02, Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa barat, beberapa program atau kegiatan pembangunan sekolah yang masih mengharapkan keiklasan dari para wali murid.
“Untuk program sekolah sebagian ada dana dari pusat untuk sekolah, karena dana kurang cukup diminta keikhlasan dari wali murid untuk menyisihkan rezekinya demi terlaksananya pembangunan sekolah,” bunyi himbauan yang beredar, Jumat (17/5/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saat akan dilaksanakan pembangunan nanti akan dibagikan ke wali murid amplop tuk diisi yaa..!!,” bunyi caption tambahan untuk mengingatkan para wali murid diakhir himbauan tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Jaringan Nusantara Watch (JNW), Indra Sukma mengatakan, meski istilah pungutan dan sumbangan pendidikan sudah diatur melalui Permendikbud Nomor: 44 Tahun 2012 atas dasar kesepakatan dan keiklasan tanpa paksaan tetap akan berdampak negative.
“Memang hal itu sudah diatur Permendikbud Nomor: 44 tahun 2012 dengan dasar keiklasan dan tanpa paksaan. Namun pukulan bagi Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Bekasi, masa setingkat Sekolah Dasar juga ngak mampu ngurusi,” sindir Indra.
Sementara, untuk SMA, SMK dan SLB Negeri yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat, Gubernur Ridwal Kamil (RK) pernah murka bahwa pihak sekolah, tidak boleh memungut biaya apapun, karena semua anggaran pendidikan sepenuhnya diurus oleh Negara.
“Semua urusan anggaran pendidikan itu sepenuhnya diurus oleh Negara. Jikapun ada urgensi, itu pun harus mendapatkan ijin tertulis dari Gubernur,” tegas Kang Emil sapaan akrabnya saat menanggapi adanya pungli di salah satu SMKN di Kota Bekasi 2022 lalu.
Terlebih lagi, kata Indra, Kabupaten Bekasi dikenal sebagai daerah Kawasan Industri terbesar se-Asia Tenggara yang memiliki 11 Kawasan Industri dan 7.600 Perusahaan yang tidak berdampak positif bagi dunia pendidikan diwilayahnya.
“Ya, kalau kata saya tragis. Harusnya, bisa berdampak positif baik di dunia pendidikan maupun pengentasan jumlah pengangguran. Data BPS tahun 2023 aja, angka pengangguran di Kabupaten Bekasi mencapai 206.839 jiwa,” ungkapnya.
Untuk itu, tambah Indra, hal ini harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dengan ribuan industri yang dimilikinya namun masih tidak mampu mengelola dan mendopang kebutuhan dasar pendidikan diwilayahnya.
“Masa setingkat Sekolah Dasar aja untuk pembangunan dan program kegiatan siswa, pihak sekolah masih meminta bantu keiklasan dari para wali murid dengan menebar amplop kosong untuk diisi,” pungkas Indra. (Hasrul)
Edaran Hasil Rapat SDN 02 Kebalen
Assalamualaikum
Hasil Rapat
✅ USP (Ujian Satuan Pendidikan) akan d adakan B. Mei
✅ Perpisahan Kls (27 Juni 2024)
InsyaAllah akan d adakan panggung dan setiap kls wajib mengisi acara
untuk biaya di minta keikhlasan wali murid untuk membantu acara nya.
✅ PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) tgl menyusul kuota -+ 106 swa/i
Kriteria umur dan tgl pertama pendaftar
Progam Baru Sekolah :
✅ Sekolah Bebas Sampah tanpa Tong Sampah
✅ Perbaikan Ruang Kantor lma terutama atap dan nantinya akan d pergunakan untuk rapat/keperluan lain.
✅ Pemasangan konblok
✅ Perbaikan Air (akan d bor satelit agar air lancar)
✅ Pembuatan Saung” dan taman” sekolah.
Untuk program sekolah sebagian ada dana dr pusat tuk sekolah karena Dana kurang cukup di minta keikhlasan dari wali murid untuk menyisihkan rezeki nya demi terlaksana pembangunan sekolah.
Saat akan di laksanakan pembangunan nanti akan d bagikan k wali murid amplop tuk d isi yaa
