AMPUH: Pecat Dong, ASN dan Non ASN Kota Bekasi Terlibat Politik Praktis   

- Jurnalis

Kamis, 18 April 2024 - 12:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi: Zeno Bachtiar

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi: Zeno Bachtiar

BERITA BEKASI – “Meski sering terulang dugaan ASN dan Non ASN Kota Bekasi yang terlibat politik praktis yang dengan terang-terangan mendukung salah satu calon Walikota Bekasi hingga kini tdak satupun terdengar dikenakan sanksi.

Hal itu dikatakan Sekjen Aliansi Masyarakat dan Pemuda Nusantara Merah Putih (AMPUH), Heru Purwoko menanggapi adanya himbauan di Group WhatsApp pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi untuk memilih salah satu calon Walikota Bekasi.

“Ini bukan kabar baru adanya Non-ASN atau pegawai TKK yang menyerukan pilih salah satu calon Walikota Bekasi. Bahkan ASN pun yang sempat ramai tak satupun kena sanksi dan sekarang terulang lagi,” kata Heru menanggapi Matafakta.com, Kamis (18/4/2024).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pengawasan netralitas dari yang semula bersifat represif dengan prinsip memperbaiki apa yang sudah terjadi, sebaiknya didorong menjadi bersifat preventif mencegah supaya jangan terjadi lagi atau sengaja terus berulang, sehingga bisa menciptakan Pilkada Kota Bekasi yang bersih.

“Bagaimana dengan Bawalu Kota Bekasi jangan cuma bisa ingatkan Pj Walikota Bekasi dengan bersurat soal larangan mutasi jelang Pilkada, tapi prilaku pelanggaran juga ditindak dong agar seimbang,” tegas Heru.

Baca Juga :  FKMPB: Siapa Bertanggung Jawab Soal ADD Desa Serang Ciksel?

Dikatakan Heru, Undang-Undang (UU) Nomor: 7 Tahun 2018 soal keterlibatan ASN maupun non ASN yang tidak boleh politik praktis dan Perwal Walikota Bekasi Nomor: 42 Tahun 2017, tentang Tata Cara Pembinaan Tenaga Kerja Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

“Itukan sudah jelas dan kita berharap Pj Walikota Bekasi, Raden Gani Muhamad juga tegas, karena sudah sering kali mengingatkan. Apel pagi perdana pasca libur lebaran juga Pj Gani sudah kembali mengingatkan, tapi terjadi lagi,” tandasnya.

Sebelumnya, beredar sebuah benner profil calon Walikota Bekasi Tri Adhianto yang menjelaskan tentang beberapa poin pribadi Ketua KONI Kota Bekasi yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kota Bekasi itu.

Banner yang tersebar pada Group WhatsApp tidak hanya diteruskan perorangan, namun disebarluaskan hingga adanya ajakan pada salah satu Group Tenaga Kerja Kontrak (TKK) pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi.

Dalam potongan tangkapan layar pada Group Whatsapp TKK Dishub Kota Bekasi itu, salah satu anggota mengirimkan banner profil calon Walikota Bekasi dan menyerukan kepada anggota memilih Tri Adhianto pada November 2024 mendatang.

Baca Juga :  Diterpa Isue Miring Tak Pengaruhi Elektabilitas Heri Koswara-Sholihin

“10 alasan Mas Tri adalah pemimpin yang tepat untuk Kota Bekasi, Ayo saudaraku, Ayo Sahabatku, Ayo Kerabatku, pada Pilkada 2024 jatuhkan pilihan dan berikan suaramu untuk Dr. Tri Adhianto,” tulis tagline pada banner yang tersebar di Group WhatsApp TKK Dishub Kota Bekasi, Rabu 17 April 2024.

Saat dikonfirmasi, salah satu TKK Dishub Kota Bekasi mengaku tidak masuk dalam group WhatsApp TKK Dishub Kota Bekasi yang baru diangkat pada tahun 2018 yang anggotanya didominasi rata-rata diduga menjadi barisan simpatisan Tri Adhianto.

Dia menyebut, slogan yang tertera dalam profil Tri Adhianto yang viral tersebut, bertolak belakang belakang dangan fakta yang dialami ribuan TKK Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi yang belakangan kecewa dengan hasil keputusan yang dibuat Tri Adhianto.

“Ya, saat beliau masih menjabat Plt Walikota Bekasi hingga sebulan menjabat jadi Walikota Bekasi. Itukan baru 10 item pencitraan, tambahi dong jadi 11 yang bunyinya pada item 11 itu, sudah mengurangkan gaji TKK, hehehe,” sindirnya. (Dhendi)

Berita Terkait

LSI Rilis Survey Dimasa Tenang, AMPUH: Bawaslu Kota Bekasi Jangan Diam
Diterpa Isue Miring Tak Pengaruhi Elektabilitas Heri Koswara-Sholihin
Jelang Pencoblosan, Elektabilitas Heri Koswara-Sholihin Terus Meroket
Ini kata Terduga Pelaku Penganiaya Wartawan di Depan Gedung PWI Bekasi
Jelang 27 November, Panwascam Karang Bahagia Gelar Rakernis
Soal Kades Serang, JNW: Luar Biasa Pemkab Bekasi Ngelawan Putusan Pengadilan  
FKMPB: Siapa Bertanggung Jawab Soal ADD Desa Serang Ciksel?
FKMPB: Kekuasaan Bermain di Desa Sumberjaya dan Desa Serang Ciksel
Berita ini 89 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 25 November 2024 - 13:23 WIB

LSI Rilis Survey Dimasa Tenang, AMPUH: Bawaslu Kota Bekasi Jangan Diam

Sabtu, 23 November 2024 - 21:35 WIB

Diterpa Isue Miring Tak Pengaruhi Elektabilitas Heri Koswara-Sholihin

Sabtu, 23 November 2024 - 20:37 WIB

Jelang Pencoblosan, Elektabilitas Heri Koswara-Sholihin Terus Meroket

Sabtu, 23 November 2024 - 14:49 WIB

Ini kata Terduga Pelaku Penganiaya Wartawan di Depan Gedung PWI Bekasi

Jumat, 22 November 2024 - 11:36 WIB

Jelang 27 November, Panwascam Karang Bahagia Gelar Rakernis

Berita Terbaru

Ilustrasi

Berita Ekonomi

Emas Menguat, Perak Naik dan Minyak Menghadapi Titik Balik yang Kritis

Selasa, 26 Nov 2024 - 22:37 WIB

Suasana Persidangan

Hukum

Perkara PT. EEES, Kuasa Hukum Sebut David Saksi Bayaran

Selasa, 26 Nov 2024 - 22:29 WIB

Foto: Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar Bersama Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni

Berita Utama

Kapuspenkum Bantah Pemberitaan Soal Dugaan Alat Sadap

Selasa, 26 Nov 2024 - 22:12 WIB

Ilustrasi

Berita Utama

LAKSI Kecam Adanya Opini Liar Soal Netralitas Polri di Pilkada 2024

Selasa, 26 Nov 2024 - 21:15 WIB

Foto: Saat Investigasi ke Kantor PT. PSP Pemenang Proyek Rp950 Miliar Kejaksaan Agung

Berita Utama

JNW Sesalkan Kejagung “Bungkam” Soal Dugaan Proyek Fiktif

Selasa, 26 Nov 2024 - 20:55 WIB