Berbagai Kritikan Tanggapi Kepergian Plt Walikota Bekasi Tri Adhianto ke Korsel

BERITA BEKASI – Berbagai macam sindiran para nitizen khususnya warga Kota Bekasi menanggapi Plt Walikota Bekasi, Tri Adhianto bersama istri serta rombongan yang berangkat ke Seongnam Korea Selatan (Korsel) dengan harapan kerjasama di bidang olahraga.

Seperti diketahui, selain menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Bekasi, Tri Adhianto juga menjabat sebagai Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bekasi hasil mencalonkan dirinya yang lolos dan dilantik pada Rabu 2 Februari 2023 lalu.

Selain pembahasan terkait kerjasama, Plt. Walikota Bekasi Tri Adhianto juga diajak berkeliling untuk dapat meninjau fasilitas sarana prasarana dan kesiapan Kompetisi Seongnam World Hanmadang 2023 peringatan ke-50 tahun Kota Seongnam.

Hal tersebut pun, sudah diterangkan melalui Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi melalui siaran persnya kepada awak media, terkait keberangkatan rombongan Plt Walikota Bekasi ke Seongnam Korsel pada Senin 17-20 Juli 2023.

Namun, keberangkatan Plt Walikota Bekasi, Tri Adhianto mendapatkan beragam sindiran dan kritikan dari para nitizen khususnya warga Kota Bekasi, termasuk adanya kiriman karangan bunga ucapan sindiran yang dipampang dipintu masuk kantor Plt Walikota Bekasi, Tri Adhianto.

Salah satu netizen melalui akun pribadinya bernama Liliharindra menulis: “Infrasetruktur yang mangkrak tolong dibenahi dulu pak. Pasar Kranji tuh sudah hampir 4 tahun, apalagi depan BTN sebelah Grand Mall masing-masing membawa dampak ekonomi,” tulisnya.

Pedagang, tulis Liliharindra yang amburadul dan kemacetan yang luar biasa parah dan angka kriminalitas tinggi. Yang didepan mata dulu pak benerin kasian masyarakat,” tulis nitizen menanggapi foto Plt Tri Adhianto yang disebar di media sosial saat berada di Korsel.

Sementara itu, akun alga_biru menulis “Olahraga maju, tapi akses jalan amburadul ngak malu pak kalau nanti ada atlet luar main ke Bekasi liat jalan rusak, trotoar rusak dan kabel semeraut,” tulis nitizen yang ikut menanggapi keberangkatan rombongan Plt Tri Adhianto ke Korsel tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Sekjen Masyarakat dan Pemuda Nusantara Merah Putih (AMPUH), Heru Purwoko mengatakan, karena itulah diharapkan kalangan swasta atau pengusaha yang menjadi Ketua Bidang Olahraga seperti KONI, bukan dikalangan pejabat.

“Karena tidak bisa lagi bergantung sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD dalam meningkatkan prestasi olahraga. Sebab, kebutuhan dana untuk peningkatan prestasi olahraga itu cukup besar,” terang Heru menanggapi Matafakta.com, Sabtu (22/7/2023).

Oleh karena itu, kata Heru, KONI Kota Bekasi sebaiknya dipimpin kalangan swasta atau pengusaha yang mampu menghimpun dana dari sponsor untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut seperti melalui Corporate Social Responsibility (CSR) para pengusaha yang ada di Kota Bekasi.

Dikatakan Heru, pilihan kebijakan memang terbuka bagi pembentuk Undang-Undang (UU) dengan tujuan semata-mata menciptakan Good Governance. Pilihan ini memang ada untung-ruginya jika pejabat publik atau struktural duduk dalam kepengurusan KONI.

“Memang dengan wibawa yang melekat pada jabatannya itu dapat memperlancar pengumpulan dana. Namun, sebaliknya keterlibatan pejabat publik atau struktural dapat mengganggu efektifitas pejabat itu sendiri dalam melaksanakan tugas pokoknya,” kata Heru.

Selain itu, lanjut Heru, tidak menutup kemungkinan terbuka juga terjadinya penyalahgunaan fungsi KONI untuk kepentingan pribadi atau kelompok pejabat yang bersangkutan melalui kegiatan di bidang olahraga seperti KONI dengan dalih untuk kemajuan olahraga di daerahnya.

“Ya, memang dalam UU olahraga tidak ada larangan itu. Sekarang sebagai Aparatur Pemerintah sebagai abdi masyarakat itu yang perlu dipikirkan adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat. Soal Ketua KONI masih bisa yang lain,” imbuhnya.

Heru juga menyindir masih ada 3 Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMAKN) di Kota Bekasi, belum memiliki Gedung sendiri bertahun-tahun dan masih dengan status menyewa Gedung milik Yayasan dengan nilai fantastis.

“Ke-3 sekolah itu SMAN 20, SMAN 21 dan SMKN 13 dan rencana pemotongan gaji pegawai di 2024 untuk efiseinsi keuangan. Itu artinya kebutuhan dasar saja masih sulit, jadi Plt Walikota Bekasi tidak usah mikir-mikir yang lain belum lagi persoalan yang dikeluhkan warga Kota Bekasi,” pungkasnya. (Indra)