BERITA JAKARTA – Pengembalian berkas perkara (P-19) oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta atas kasus dugaan penipuan investasi yang menjerat sejumlah tersangka menuai tandatanya. Kejati DKI seharusnya bekerjasama dengan polisi dalam menuntaskan kasus tersebut.
Untuk diketahui, Polda Metro Jaya (PMJ) sebelumnya menetapkan enam tersangka kasus dugaan penipuan investasi terkait proyek pengadaan bahan makanan atau sembako di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta senilai Rp165 miliar.
Keenam tersangka yang telah dijebloskan ke jeruji besi yakni, Direktur Utama PT. Green Pangan Sejahtera (GPS), Asty Setiautami, Dirut PT. Global Berkah Semesta (GBS), Yogi Hartarto, Andrew Makmuri, Alman Faluti, Rayni Hari Masud dan Budi Herawan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau bulak balik seperti ini Kejati ini patut dicurigai ada apa, harusnya Kejati ini membantu Polisi untuk melengkapi bukan menolak,” ujar Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi dalam menanggapi, Selasa (6/6/2023) di Jakarta.
Artinya, sambung Uchok, guna melengkapi data apa lagi yang harus diminta, kan harus ada persepsi antara penyidik Polisi dan Kejati bukan asal menolak, kalau bulak balik terus harus dicurigai ada apa.
Diketahui, penyidik Krimsus Polda Metro Jaya sudah melimpahkan berkas perkara, namun pihak Kejaksaan mengembalikan berkas perkara tanpa ada dokumen atau petunjuk.
Jika berkas, lanjut Uchok, tidak juga rampung atau P21 para tersangka berpotensi akan lolos dari jeratan hukum lantaran masa penahanan mereka dikabarkan akan habis dalam waktu dekat ini.
“Apakah ada angin duduk masuk ke Kejati itu kan jadi pertanyaan publik saat ini,” kata Uchok.
Uchok meminta Jaksa Agung ST. Burhanuddin memperhatikan kinerja anak buahnya, Jaksa Agung patut mencopot Kepala Kejati DKI Jakarta, Reda Manthovani jika kinerjanya dalam penegakan hukum jalan ditempat atau ‘masuk angin’.
“Kejati DKI harus diganti itu kalau nggak beres, apalagi kalau banyak kasus hukum mandek, kalau kinerjanya kaya gitu masuk kotak aja, karena prestasinya minim,” tegas dia.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Kejati DKI Jakarta maupun Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum), Danang Surya Wibowo juga belum merespon terkait hal tersebut.
Kasus ini bermula dari adanya adanya penawaran investasi pembiayaan yang ditawarkan oleh Asty Setiautami selaku Dirut PT. Green Pangan Sejahtera (GPS) kepada PT. Merapi Utama Pharma (MUP) melalui Yogi Hartarto selaku Dirut PT. Global Berkah Semesta (GBS).
Dalam penawarannya, Asty menyebut jika PT. GPS memiliki proyek pengadaan bahan makanan (sembako) di Pemprov DKI Jakarta senilai Rp165.000.000.000. Jika PT. MUP mau memberikan dana investais, Asty disebut menjanjikan keuntungan sebesar Rp4.866.500.000.
Untuk meyakinkan hal itu, Asty disebut sempat memperlihatkan Surat Perintah Kerja No. 973/-077.522 tertanggal 26 Mei 2020. Singkat cerita, PT. MUP akhirnya tertarik, sehingga mau menyerahkan dana kepada PT. GPS melalui PT. GBS sebesar Rp137.633.500.000 dengan jangka waktu investasi selama 30 hari.
Namun seiring berjalannya waktu sesuai dengan yang dijanjikan tidak ada itikad baik dari PT. GPS untuk mengembalikan dana investasi berikut keuntungan yang dijanjikan.
Selain itu, diketahui bahwa Surat Perintah Kerja sebagaimana yang diperlihatkan oleh Asty pada saat penawaran adalah palsu. Dari dana yang diterima PT. GBS sebesar Rp137.633.500.000 selanjutnya diduga ditransfer kepada para tersangka, yakni:
- Tersangka Asty Setiautami sebesar Rp 103.000.000.000.
- Tersangka Andrew Makmuri sebesar Rp 10.600.000.000.
- Tersangka Alman Faluti sebesar sebesar Rp 10.600.000.000.
- Tersangka Tayni Hari Masud sebesar Rp 6.185.000.
- Tersangka Budi Hermawan sebesar Rp 3.000.000.000.
- Tersangka Yogi Hartarto sebesar Rp 9.800.000.000.
(Sofyan)
