Sekelas Sekjen Hasto Tak Perlu Sindir Safari Politik Anies Baswedan

- Jurnalis

Selasa, 21 Maret 2023 - 13:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Samuel F Silaen dan Sekjen DPP PDIP Hasto

Foto: Samuel F Silaen dan Sekjen DPP PDIP Hasto

BERITA JAKARTA – Apa yang membuat Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto menyindir safari politik Anies Baswedan. Itu artinya apa yang dilakukan Tim suksesnya Anies sudah membuat Partai penguasa kepanasan yang juga Partai pemenang Pemilu 2019.

Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F SIlaen, ini yang ditunggu tim suksesnya, karena sudah memberikan efek samping atas tindak-tanduk para pihak yang berada dibalik peristiwa safari politik Anies selama ini.

“Justru mereka tertawa terbahak-bahak atas komentar miring yang dilakukan oleh Anies dan kawan-kawan,” kata Silaen kepada Matafakta.com, Selasa (21/3/2023) di Jakarta.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dikatakan Silaen, selama diyakini bahwa politik itu dinamis, maka lebih baik Sekjen DPP PDI-P fokus merawat jajarannya didaerah-daerah, membantu persiapan untuk berlaga di garda terdepan dalam meraih dukungan rakyat agar PDI-P tetap dapat memperoleh jumlah kursi Legislatif terbanyak.

Baca Juga :  LQ Indonesia Law Firm Polisikan PT. Huma Medan Asia

“Itu jauh lebih urgen dari pada sekedar sindir Capres dari Partai lain,” ujar aktivis Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) itu.

Sepantasnya Hasto menggerakkan kader- kader sebagai ujung tombak untuk melakukan agitasi dan propaganda politik demi menaikkan elektabilitas calon Legislatif (Caleg) di semua tempat.

“Apa bila perlu didanai oleh Partai tokh siapapun yang terpilih dari dapil masing- masing Caleg akan menyumbangkan emas buat perolehan kursi Legislatif,” saran Silaen.

Partai politik yang selama ini sudah mengumpulkan pundi-pundi rupiah dari para Anggota Legislatifnya (Caleg), termasuk dukungan para Eksekutif dari Partai yang berhasil didudukkan, dikoordinir bekerjasama memperkuat daerah kekuasaan.

“Ini demi kemenangan pada Pemilu serentak 2024,” jelas Silaen mantan fungsionaris DPP KNPI itu.

Pemilu serentak 2024 ini belum punya role model untuk diterapkan basis data karena baru ujicoba pertama kali. Makanya sistem Pemilu itu jangan sebentar-bentar dirubah. Karena yang namanya belum khatam itu rentan blunder dan juga rusak sebelum dikuasai dengan baik.

Baca Juga :  Laporan Ditolak, LQ Indonesia Law Firm: Apa Gunanya Komisi Yudisial

“Bernegara dan berbangsa harus memiliki karakter kebangsaan dan keteguhan yang dapat dijadikan modal dasar pembangunan untuk dijadikan perekat lintas SARA yang tidak dapat dipecah-belah oleh penyusup yang memakai jubah-jubah apapun itu.

“Hal ini yang sangat penting dan perlu dilakukan dari sekedar basa-basi atau gimik-gimik yang menguras energi bangsa ini,” kritik Silaen menambahkan.

Jadi Hasto, tambah Silaen lagi, tidak perlu risau dengan apa yang sedang Anies lakukan, cukup “mainkan” lewat ‘anak buah” supaya tidak kelihatan baper yang dapat menurunkan citra diri Partai politik pemenang.

“Jika sudah demikian apa kata dunia, politik itu soal seni memainkan peran dan sebagai petinggi Partai cukup gerakkan pion untuk menahan langkah lawan,” pungkas Silaen. (Indra)

Berita Terkait

Pengusaha Tommy Uno Gelar Resepsi Pernikahan Putrinya Silvia Valentina Uno
Kejati Kalbar Kasasi Vonis Bebas Kasus Tambang WNA Asal China
Laporan Ditolak, LQ Indonesia Law Firm: Apa Gunanya Komisi Yudisial
Kejagung-Komjak Sepakat Optimalkan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Rakernas Kejaksaan 2025 Rekomendasikan 8 Program Kerja Prioritas
Jaksa Agung Tutup Rakernas Kejaksaan RI
Soal Saldo e-Money, KOPAJA Minta APH Audit TransJakarta
Sidang Korupsi DJKA Muncul Galangan Dana Dukungan Pilpres 2019   
Berita ini 12 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 18 Januari 2025 - 18:30 WIB

Pengusaha Tommy Uno Gelar Resepsi Pernikahan Putrinya Silvia Valentina Uno

Sabtu, 18 Januari 2025 - 17:52 WIB

Kejati Kalbar Kasasi Vonis Bebas Kasus Tambang WNA Asal China

Jumat, 17 Januari 2025 - 19:39 WIB

Laporan Ditolak, LQ Indonesia Law Firm: Apa Gunanya Komisi Yudisial

Kamis, 16 Januari 2025 - 22:39 WIB

Kejagung-Komjak Sepakat Optimalkan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Kamis, 16 Januari 2025 - 22:27 WIB

Rakernas Kejaksaan 2025 Rekomendasikan 8 Program Kerja Prioritas

Berita Terbaru

Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar

Berita Utama

Kejati Kalbar Kasasi Vonis Bebas Kasus Tambang WNA Asal China

Sabtu, 18 Jan 2025 - 17:52 WIB

Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman

Megapolitan

Tilang Elektronik Bakal Dikirim ke WhatsApp, Begini Penjelasannya

Jumat, 17 Jan 2025 - 20:54 WIB

LQ Indonesia Law Firm

Berita Utama

Laporan Ditolak, LQ Indonesia Law Firm: Apa Gunanya Komisi Yudisial

Jumat, 17 Jan 2025 - 19:39 WIB