BERITA JAKARTA – Pegiat media sosial Ferdinand Hutahean meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencopot ST. Burhanuddin sebagai Jaksa Agung, terkait dugaan penggunaan gelar palsu.
“Saya pikir Jaksa Agung harus diambil tindakan oleh Presiden Jokowi dan harus diberikan sanksi berupa pencopotan dan harus diganti,” tegas Ferdinand, Senin (8/11/2021) siang melalui pesan suara.
Akan tetapi katanya, jika sebaliknya tuduhan yang dialamatkan kepada ST. Burhanuddin, tidak berdasar maka nama baik Jaksa Agung harus segera dipulihkan.
Secara pribadi, mantan politikus Partai Demokrat itu mengaku, belum mendapatkan bukti autentik mengenai gelar akademik Jaksa Agung ST. Burhanuddin.
“Sampai saat ini saya belum mengetahui kepastian dan kebenarannya sepeti apa,” pungkas Ferdinand.
Sebelumnya, dua pakar hukum pidana, Prof. Mudzakir dan Dr. Abdul Fickar Hadjar menyarankan kepada Presiden Jokowi agar segera mengevaluasi posisi Jaksa Agung, ST. Sanitiar Burhanuddin terkait gelar pendidikannya.
Sebab menurut pakar hukum itu, berlarut-larutnya permasalahan tersebut, akan berdampak pada terganggu stabilitas kekuasaan atau stabilitas jalannya pemerintahan khususnya di bidang penuntutan. Namun Fickar menganggap keputusan ada pada Presiden Jokowi sendiri.
“Akan tetapi jika orang yang diangkatnya tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan kualitas dan kemampuannya, ada baiknya dipikirkan untuk dievaluasi dari pada urusan ini terus akan mengganggu stabilitas kekuasaan atau stabilitas jalannya pemerintahan khususnya di bidang penuntutan,” kata Fickar, Minggu (7/11/2021) sore.
Sementara, pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Prof Mudzakir berpendapat pihak Sekretaris Negara (Sekneg) agar segera meminta klarifikasi kepada Jaksa Agung ST. Burhanuddin mengenai gelar pendidikan yang disandangnya.
“Segera (Setneg) dipanggil untuk melakukan klarifikasi lebih dahulu,” ucap Prof Mudzakir saat dimintai tanggapan soal gelar pendidikan Burhanuddin.
Mudzakir menegaskan, jika Sekneg saat melakukan klarifikasi menemukan adanya perbedaan dan menganggap Burhanuddin tidak layak menduduki karena ada dugaan kepalsuan gelar pendidikannya, sudah semestinya Presiden Jokowi segera bertindak.
“Sekneg adalah melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang akan menduduki suatu jabatan sebelum Presiden melantiknya dan jangan melindungi atau membiarkan disinformasi terus berlarut,” pungkas Mudzakir. (Sofyan)
