BERITA JAKARTA – Analis kebijakan politik Nursyella Indra Donna meminta elit di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) mewaspadai adanya upaya penggembosan diinternal Partai Golkar Kota Bekasi dalam menghadapi Pemilu 2024 mendatang.
Hal tersebut, dikatakan Seylla menyikapi beberapa polemik internal Partai Golkar di bumi patriot itu yang hingga kini belum juga ada titik temu, bahkan berpotensi pada perpecahan.
Menurut Seylla, indikasi tersebut bila dilihat dari fakta yang ada, sejumlah kader senior Partai Golkar yang selama ini telah mempertahankan suara Partai Golkar hingga meraih 8 kursi di DPRD dan menghantarkan kadernya menjadi Walikota Bekasi dua periode, tidak direspon positif.
Persoalan itu, dipicu adanya penjualan aset Partai Golkar yang saat itu dilakukan di era pemerintahan Kabupaten Bekasi belum dimekarkan. Bahkan, Rahmat Effendi yang hanya menerima estafet kepemimpinan dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar yang lama, harus menanggung segala konsekuensi terkait penjualan aset tersebut.
Seperti diketahui, berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah tokoh senior Partai Golkar Kota Bekasi, bahwa penjualan aset itu dilakukan karena dilandasi adanya kesepakatan pengurus baru DPD Golkar Kota Bekasi dan pengurus DPD Golkar Kabupaten Bekasi, karena posisi aset Partai adanya di Kota Bekasi, sementara Kabupaten Bekasi sendiri telah dimekarkan.
Jika saat itu, sambung Syella aset Partai tidak dijual, besar kemungkinan adanya sengketa aset antara DPD Golkar Kabupaten dan DPD Golkar Kota Bekasi. Dengan adanya pemekaran tentu jalan tengahnya dijual dan dibagi dua daerah tersebut.
Justru yang menjadi pertanyaan, Kabupaten Bekasi sendiri malah belum memiliki aset pengganti dari penjualan gedung tersebut.
Seylla mengatakan, sebaiknya persoalan soal penjualan aset dapat diselesaikan secara internal tanpa harus memicu kegaduhan, akibatnya menjadi komediti politik diluar Partai Golkar Kota Bekasi.
Mahkamah Partai (MP) Golkar yang sejatinya menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan persoalan Partai seharusnya bersikap adil dan jangan mau diintervensi oleh orang di luar Partai.
“Sebab, jika dilihat dari penyelesaian sengketa Partai di Kota Bekasi memunculkan sejumlah tanya. Bahkan dalam menyelesaiakan persoalan struktur Partai pada tingkat bawah MP dinilai tidak fair,” kata analis kebijakan politik dari Center for Public Policy Studies (CPPS) Indonesia ini di Jakarta, Senin (14/6/2021).
Oleh karenanya, dia menyarankan MP Golkar agar tidak terjebak dalam konstelasi konflik Partai di Kota Bekasi. Sebab jika dilihat dari persoalan Partai Golkar di Kota Bekasi, ada upaya untuk mengubur sejarah kejayaan Partai Golkar Kota Bekasi akibat ambisi politik kader dari luar Kota Bekasi.
“Seharusnya elit Golkar di DPP berfikir jernih. Dimana sosok Rahmat Effendi berhasil mempertahankan suara partai Golkar di DPRD kemudian memiliki basis massa yang kuat, sehingga dia bisa bertahan menjadi Kepala Daerah hingga dua periode kiprahnya tidak dilupakan begitu saja. Jangan lantaran mendapat informasi yang utuh, Golkar Kota Bekasi dibiarkan untuk berkonflik tanpa ada penyelesaian yang berarti,” ujarnya.
Syella menambahkan, bahwa sejatinya pertarungan politik Partai Golkar pada Pemilu mendatang dalam rangka merebut kursi sebanyak mungkin di Parlemen dan mendorong kader terbaiknya yakni Airlangga Hartarto untuk maju sebagai Capres pada 2024 mendatang.
Seharusnya saat ini, tambah Syella, konsolidasi Partai diperkuat guna mendorong Airlangga menjadi Capres. Bukan malah sebaliknya elit Partai Golkar menguras energi dan memelihara konflik Partai di Kota Bekasi.
“Untuk itu, pihaknya menyarankan agar elit Partai Golkar mewaspadai adanya politik pecah belah. Elit Golkar harus waspada terhadap penyusup yang menghendaki Partai pecah. Sehingga suara Partai Golkar di Pemilu 2024 jatuh,” pungkasnya. (Indra)
